Demo Ojol Tuntut Komisi 10%, Ekonom Minta Pemerintah Tak Gegabah

Sejumlah pengemudi ojek online (ojol) dikabarkan akan menggelar demonstrasi di sekitar Istana Merdeka, Jakarta pada Senin siang ini (21/7). Salah satu tuntutan yang diminta adalah adalah menuntut pemerintah menurunkan potongan komisi menjadi 10%.

Menanggapi rencana demonstrasi tersebut, pakar ekonomi dari Universitas Paramadina, Wijayanto Samirin, meminta pemerintah untuk tidak gegabah dalam menanggapi tuntutan demonstrasi tersebut. Ia menilai pemerintah perlu memahami lebih jauh bisnis model industri transportasi online sebelum mengeluarkan kebijakan untuk memastikan sektor ini terus tumbuh.

“Pemerintah sebaiknya jangan langsung mengeluarkan kebijakan angka, karena ini perlu studi, perlu memahami bisnis modelnya, dan perlu mendengar para pelaku usaha,” kata Wijayanto, dikutip oleh jurnalis Katadata pada Senin (21/7).

Wijayanto menjelaskan meski pemerintah telah menerapkan aturan potongan komisi sebesar 20%, namun di lapangan, masih ditemui adanya aplikator yang menerapkan komisi 20% dan komisi 10%. Wijayanto menilainya hal ini adalah sebagai sebuah bentuk product differentiation di pasar.

“Aplikator ini kan ada yang pakai komisi 20%, ada yang pakai komisi 10% ya tetapi masing-masing punya ceruk market sendiri. Jadi kalau diseragamkan tidak optimal bagi industri” kata Wijayanto.

Wijayanto menjelaskan praktik product differentiation ini juga ditemui di industri penerbangan, dimana beberapa maskapai memilih untuk menerapkan biaya yang lebih rendah daripada maskapai lain. Pada praktiknya, masing-masing maskapai memiliki pasar masing-masing.

“Di penerbangan kan gitu. Ada yang budget air. Ada yang reguler lebih mahal, tapi kok penuh. Ini murah, tapi kok sering kosong. Karena preferential dari konsumen itu berbeda beda. Ada yang menomorsatukan ketepatan waktu, kenyamanan, keamanan. Ada yang menomorsatukan layanan ground handling-nya, track record dengan masalah accident rendah. Let the market decide. Market ini kita berbicara konsumen maupun pelaku biar ketemu. Demand ini ada supply-nya. Pemerintah mengawasi saja. Tapi syaratnya para pelaku usaha harus bergerak ke arah yang benar,” papar WIjayanto.

Wijayanto menegaskan tarif dan komisi merupakan model bisnis dalam industri transportasi online yang memerlukan keleluasaan dari segi aturan. Namun, satu hal yang tidak bisa diganggu gugat dan pemerintah perlu turun tangan dalam pengawasannya adalah dalam hal menentukan keselamatan konsumen, perlindungan konsumen dan juga perlindungan data.

“Kalau kita lihat negara tetangga Singapura, Vietnam, yang dilihat adalah keselamatan konsumen dan keselamatan data. Aspek itu yang diregulasi,” tukas Wijayanto.

Sejumlah pengemudi ojol akan menggelar demonstrasi yang dimulai pada pukul 13.00 WIB hari ini. Demonstrasi akan dipusatkan di kawasan Istana Presiden dan Silang Selatan Monumen Nasional (Monas), Jakarta Pusat.