Airlangga Sebut Rp 5,6 T di Kartu Prakerja Tak Hanya Pelatihan Online

Program Kartu Prakerja dengan anggaran sebesar Rp 5,6 triliun tak hanya diperuntukkan bagi pelatihan secara online. Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan setelah pandemi corona atau Covid-19 berakhir akan diberikan pelatihan baik online dan offline.  

"Pada saat PSBB berakhir pelatihan akan dilakukan secara dual track, offline dan online sehingga tentu tidak benar apa yang selama ini beredar dan seluruhnya akan diberikan dana pelatihan Rp 5,6 triliun hanya diberikan kepada mereka yang bekerja atau belajar secara online," kata Airlangga dalam jumpa pers melalui siaran langsung di akun Instagram Sekretariat Kabinet, Rabu (22/4).

(Baca: Hari Ini Peserta Kartu Prakerja Terima Dana Rp 3,55 Juta per Orang)

Pemerintah menggelontorkan dana Rp 20 triliun untuk program Kartu Prakerja, dengan anggaran naik dua kali lipat dari rencana semula Rp 10 triliun. Dana tersebut digunakan untuk 1) sebesar Rp 5,6 triliun untuk biaya pelatihan, 2) sebesar Rp 13,45 triliun untuk insentif 3) sebesar Rp 840 miliar untuk dana survei dan 4) sebesar Rp 100 juta untuk PMO.

Terdapat delapam platform digital yang ditunjuk sebagai mitra pemerintah dalam menyediakan pelatihan online. Mereka diantaranya Tokopedia, Bukalapak, Skill Academy by Ruangguru, MauBelajarApa, HarukaEdu, PijarMahir, Sekolah.mu dan Sisnaker. Pemerintah akan membayarkan biaya pelatihan tersebut langsung ke lembaga pelatihan yang ditunjuk.

Institute for Development of Economics and Finance (Indef) memperkirakan delapan platform digital yang menjadi mitra pemerintah dalam program Kartu Prakerja mendapat keuntungan sekitar Rp 3,7 triliun.

Peneliti Center of Innovation and Digital Economy Indef Nailul Huda memperkirakan, tiap platform akan mendapatkan keuntungan dari Kartu Prakerja sebesar Rp 457 miliar.

Perhitungannya, total anggaran Kartu Prakerja sebesar Rp 5,6 triliun dibagi untuk delapan platform masing-masing memperoleh sekitar Rp 700 miliar. Perolehan platform tersebut kemudian dikurangi pengeluaran delapan platform secara kotor bisa sampai Rp 243 miliar.

"Keuntungan bersih platform bisa Rp 457 miliar. Jumlah itu besar," kata Huda dalam video conference pada Rabu (22/4).

(Baca: Hindari Polemik Ruangguru, Adamas Belva Mundur dari Staf Khusus Jokowi)

Di saat pandemi, dia menilai keuntungan buat platform harusnya diminimalkan."Apabila platfom itu tidak mengambil keuntungan, bisa dialihkan ke keperluan yang cukup besar," kata dia.

Menurutnya, di tengah pandemi, masyarakat butuh bantuan dana transfer cepat, karena sifatnya mendesak. "Ada alasan, tujuannya untuk karyawan PHK, tapi caranya salah," kata dia.

Huda juga menganggap, penerapan kartu prakerja tidak inklusif. Sebab, pelatihan dengan sistem online itu akan terkendala masih adanya kesenjangan digital di Indonesia. "Pelatihan online ini kurang tepat dengan karakteristik tenaga kerja Indonesia," kata dia.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik 2020, pekerja berpendidikan rendah atau tingkat SD ke bawah di Indonesia masih 40%. Belum lagi, 62% tenaga kerja di Indonesia merupakan generasi non milenial.

Beberapa penelitian menyebutkan, dengan tingkat pendidikan yang lebih rendah, dan usia yang lebih tua, masyarakat akan kesulitan untuk akses teknologi dan internet.

Saat ini kesenjangan digital menunjukkan adanya gap antara pengguna internet di pedesaan dan perkotaan. Berdasarkan data statistik telekomunikasi Indonesia, pada 2018 pekerja dengan akses internet di desa mencapai 73%. Sedangkan, pekerja dengan akses internet di perkotaan mencapai 77%.

"Masyarakat di desa kesulitan dapatkan kartu prakerja. Akses di desa sangat rendah. Sisanya tidak bisa akses internet," ujar Huda.

(Baca: Pendiri Ruangguru Bantah Terima Dana Program Kartu Prakerja)