Pembukaan Blokir Internet di Papua, Kominfo: 6 Wilayah Belum Kondusif
Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) mengungkapkan bahwa pembukaan blokir internet di Provinsi Papua dan Papua Barat masih terus dilakukan secara bertahap. Tercatat, hingga sore ini (9/9) masih ada sisa enam wilayah yang masih belum kondusif sehingga pembukaan blokir internet belum dilakukan.
Pelaksana tugas (Plt) Kepala Biro Humas Kementerian Kominfo Ferdinandus Setu mengatakan, dari 29 kabupaten/kota di wilayah Papua Barat, sebanyak 25 kabupaten sudah dibuka kembali blokir akses internetnya. Sedangkan, dari 13 kabupaten/kota di wilayah Provinsi Papua Barat, terdapat 11 kabupaten yang sudah dibuka kembali blokir akses internetnya.
Ferdinandus mengatakan, untuk empat kabupaten/kota di Provisi Papua yakni Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Kabupaten Mimika, dan Kabupaten Jayawijaya serta dua kota di Papua Barat yakni Kota Manokwari dan Kota Sorong masih belum sepenuhnya kondusif.
Sehingga pembukaan blokir internet di wilayah tersebut belum dilakukan. "Jadi akan terus dipantau situasinya dalam satu atau dua hari ke depan," ujarnya melalui siaran pers yang diterima Katadata.co.id, Senin (9/9).
(Baca: Kominfo Rekomendasi Buka Blokir Internet 9 Wilayah Papua Malam Ini)
Ia menjelaskan, sebaran informasi hoaks, kabar bohong, ujaran kebencian, hasutan dan provokasi terkait dengan isu Papua terus menunjukkan tren menurun sejak 31 Agustus 2019. Puncak sebaran hoaks dan hasutan terkait isu Papua terjadi pada 30 Agustus 2019 dengan jumlah 72.500 URL (uniform resource locator).
Adapun distribusi hoaks tercatat terus menurun yakni mencapai 42 ribu URL di tanggal 31 Agustus 2019, 19 ribu URL di tanggal 1 September 2019, kemudian menurun menjadi 6.060 URL hoaks dan hasutan pada 6 September 2019.
Sehingga, menurutnya, pemerintah kembali mengimbau masyarakat untuk tidak menyebarkan informasi hoaks, kabar bohong, ujaran kebencian berbasis SARA, hasutan dan provokasi melalui media apapun termasuk media sosial. "Hal ini dilakukan agar proses pemulihan (pemblokiran akses internet) cepat berlangsung di seluruh wilayah Papua dan Papua Barat," ujarnya.
Sebelumnya, Nando mengklaim, temuan URL berisi hoaks turun drastis setelah pemblokiran internet. "Turun hampir 90% dari puncak temuan URL," ujarnya saat ditemui di kantor Kominfo, Jakarta, Jumat (6/9).
(Baca: Menteri Kominfo: Hoaks Terkait Papua Berasal dari 20 Negara)
Atas dasar itu, kebijakan pemblokiran internet dinilai Kominfo cukup efektif. Meskipun imbasnya, masyarakat setempat bukan hanya tidak bisa menerima informasi negatif, tapi juga informasi positif. "Artinya, mereka tidak terprovokasi karena memang tidak menerima (informasi) apa pun," ujarnya.
Perlu diketahui, pembukaan blokir internet secara bertahap di wilayah tersebut dilakukan sejak Rabu (4/9). Sedangkan, Kominfo menerapkan pemblokiran internet di Papua dan Papua Barat sejak Rabu, 21 Agustus 2019. Ini artinya, kebijakan tersebut telah belangsung selama hampir tiga pekan.
Sebanyak 25 kabupaten/kota di Papua Barat yang telah dicabut blokir internetnya yakni Kabupaten Keerom, Puncak Jaya, Puncak, Asmat, Boven Digoel, Mamberamo Raya, Mamberamo Tengah, Intan Jaya, Yalimo, Lanny Jaya, Mappi, Tolikara, Nduga, Supiori, Waropen, Merauke, Biak Numfor, Yapen, Sarmi, Paniai, Dogiyai, Deiyai, Pegunungan Bintang, Yahukimo, dan Nabire.
Sedangkan 11 kabupaten/kota provinsi Papua yang telah dibuka blokir internetnya yakni Kabupaten Fak Fak, Sorong Selatan, Raja Ampat, Teluk Bintuni, Teluk Wondama, Kaimana, Tambrauw, Maybrat, Manokwari Selatan, Pegunungan Arfak dan Kabupaten Sorong.
(Baca: Besok Menkominfo Cabut Blokir Akses Internet Papua secara Bertahap)
