Kominfo Kaji RUU Perlindungan Data Pribadi, Dendanya Ratusan Miliar

Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) tengah mengkaji Rancangan Undang-undang Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP). Kajian sementara, pelaku yang menyalahgunakan data orang lain akan didenda puluhan hingga ratusan miliar.

Direktur Jenderal Aplikasi Informatika (Aptika) Kementerian Kominfo Semuel Abrijani mengatakan, draf RUU Perlindungan Data Pribadi belum diserahkan ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). “Sedang menunggu satu paraf, dari Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Mahfud MD),” kata dia di kantornya, Jakarta, Rabu (22/1).

Ia mengatakan, draf RUU Perlindungan Data Pribadi yang akan diajukan ke DPR memuat tentang sanksi. “Denda pelanggarnya sekitar puluhan sampai ratusan miliar,” kata Semuel.

(Baca: Kominfo: RUU Perlindungan Data Pribadi Dibahas Setelah Omnibus Law)

Pelanggaran itu bisa berupa menyebarluaskan data pengguna tanpa izin. Pelaku yang memalsukan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Kartu Keluarga (KK) untuk menipu orang lain juga akan didenda.

Yang teranyar, seorang pria mengambil alih nomor ponsel wartawan senior Ilham Bintang untuk menguras rekeningnya. Semuel menduga, pelaku memalsukan KTP atau KK Ilham untuk bisa mengajukan penggantian kartu SIM (simcard) ke gerai Indosat.

Namun, ia menyerahkan penyelidikan ke kepolisian. Hanya, sebelum RUU Perlindungan Data Pribadi disahkan, pelaku bakal dikenakan sanksi sesuai UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

(Baca: Indosat & Ahli IT Respons Pembobolan Kartu SIM hingga Rekening Dikuras)

Sebelumnya, Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI dari Fraksi Nasdem Willy Aditya menilai, UU ITE belum cukup untuk melindungi data pribadi masyarakat. Ia berharap RUU Perlindungan Data Pribadi memuat sanksi pidana untuk mencegah terjadinya berbagai kasus penyalahgunaan data pribadi.

Apalagi, menurut dia, banyak pengguna yang belum menyadari pentingnya menjaga keamanan data. "Belum lagi aplikasi teknologi finansial (fintech) yang abusive menggunakan nomor telepon nasabahnya,” kata dia. 

Menurut dia, perlu ada aturan tegas yang mengatur tentang data pribadi. Selain itu, RUU Perlindungan Data Pribadi harus dibahas paralel dengan RUU Keamanan dan Ketahanan Siber dan revisi UU Penyiaran. Dengan begitu, ia berharap ada sinergi antara ketiga regulasi tersebut.

(Baca: DPR Minta RUU Perlindungan Data Pribadi Mengatur Soal Sanksi Pidana)