Menkominfo Targetkan Aturan Pusat Data Rampung dan Berlaku Bulan Maret

Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G. Plate menargetkan Peraturan Menteri (Permen) terkait pusat data segera rampung dan dapat berlaku pada Maret 2020. Rancangan aturan ini telah disusun sejak awal Januari 2020.

Dia mengatakan penyusunan aturan tersebut telah melewati proses diskusi dengan kementerian terkait, perusahaan, dan asosiasi global. "Pekan depan selesai drafnya," kata dia usai menghadiri rapat terbatas mengenai pengembangan pusat data nasional di Kantor Presiden, Jakarta, Jumat (28/2).

Johnny mengatakan proses penyusunan aturan ini tidak mudah, karena perlu harmonisasi dengan aturan lain. Ada 23 pasal yang harus disinergikan dalam Permen tersebut, di antaranya terkait dengan keuangan, kesehatan masyarakat, pendidikan, pertahanan negara, dan data kependudukan masyarakat.

(Baca: Pusat Data Milik Negara di Jakarta dan Kaltim Ditarget Beroperasi 2023)

Secara rinci, aturan tersebut akan mengatur tentang pihak yang berhak memberikan data. Nantinya,penyedia jasa server atau clouds computing provider seperti Amazon, Microsoft, dan lainya, dapat memberikan data hanya dalam hal pengawasan dan penegakan hukum. Hal tersebut meliputi masalah terorisme, pornografi anak, perdagangan manusia, kejahatan terorganisir, dan situsi darurat yang mengancam nyawa atau fisik.

Sementara, data lainnya hanya bisa diminta melalui Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE). Ia mencontohkan, PSE tersebut seperti Gojek, Tokopedia, dan lainnya. "Jadi data lainnya itu diakses ke PSE karena cloud provider hanya menyiapkan sistem dan computing-nya," ujarnya.

Sebelumnya, Jokowi meminta para menteri untuk menyusun regulasi terkait investasi asing di sektor pusat data nasional. Sebab, pemain global seperti Microsoft, Amazon, Alibaba, dan Google berminat menanamkan modalnya di Indonesia.

(Baca: Jokowi Minta Menteri Atur Investasi Asing di Bisnis Pusat Data RI)

Hal itu ia sampaikan setelah bertemu dengan CEO Microsoft Corporation Satya Nadella dan berjanji akan mempercepat penerbitan aturan soal pusat data. “Kita jangan hanya jadi penonton. Siapkan regulasinya, aturan mainnya, termasuk yang mengatur soal investasi data center yang ingin masuk ke Indonesia,” kata Jokowi.

Pengembangan pusat data penting dilakukan di Indonesia, mengingat bisnis digital semakin berkembang. Banyak startup Tanah Air yang menggunakan layanan pusat data di luar negeri. Padahal, ekosistem startup Indonesia merupakan yang paling aktif di Asia Tenggara.

Jokowi ingin Indonesia mendapatkan banyak manfaat dari perkembangan digital dengan membangun pusat data di Tanah Air. Selain itu, akses dan pengelolaan data masyarakat menjadi lebih aman dan cepat.

(Baca: Bertemu CEO Microsoft, Jokowi Janji Percepat Aturan Pusat Data di RI)