Menteri Susi Minta Pemberantasan Illegal Fishing Tetap Jadi Prioritas
Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti menginginkan upaya pemberantasan illegal, unreported, and unregulated fishing (IUU Fishing), tetap menjadi prioritas kerja di masa pemerintahan yang mendatang. Hal ini disampaikan dalam Rakornas Satuan Petugas Penangkapan Ikan Secara Ilegal (Satgas 115).
"Ini adalah rakornas terakhir untuk periode pemerintahan Joko Widodo 2014-2019. Saya berharap, ini bukan Rakornas terakhir untuk Satgas 115," kata Susi yang juga menjabat sebagai Komandan Satgas 115, seperti dikutip dari keterangan pers, Jumat (20/9).
Menurutnya, rakornas menjadi wadah untuk meninjau kembali perjalanan Satgas 115 dalam memberantas illegal fishing selama 4,5 tahun terakhir. Satgas 115 adalah Satgas pertama yang dibentuk oleh Presiden Joko Widodo dalam penanggulangan illegal fishing yang terdiri dari KKP, TNI AL, Bakamla, Kejaksaan Agung, dan Polair.
Susi mengatakan, penyatuan aksi di awal terbentuknya Satgas 115 tidaklah mudah lantaran banyak tantangan yang harus dihadapi. Namun, hal tersebut dapat dilalui dengan menyamakan visi dari berbagai instansi.
(Baca: Dapat Anggaran Rp 6,7 T di 2020, KKP Kejar Target PDB Perikanan)
"Ini dibantu oleh semua civil society yang peduli dengan kedaulatan pengelolaan sumber daya kelautan,” ujar dia. Dengan hal tersebut, Susi berharap ekspor perikanan terus meningkat tanpa harus bergantung pada armada-armada kapal perikanan asing.
Sebagai informasi, pajak sektor perikanan meningkat dari Rp 800 miliar pada 2014 menjadi Rp 1,6 triliun pada 2018. PNBP sektor perikanan juga naik dari Rp 300 miliar pada 2014 menjadi Rp 1 triliun pada 2018.
Seiring dengan hal tersebut, neraca perdagangan perikanan juga menjadi nomor satu di Asia Tenggara pada tahun 2015-2016. Hal ini, lanjut Susi, berkat komitmen dan ketegasan Satgas 115 yang telah memberikan efek jera kepada pelaku illegal Fishing.
Menteri Susi berpesan agar seluruh lini aparat penegak hukum yang tergabung dalam Satgas 115 bersinergi menjaga kedaulatan laut Indonesia. Hal ini penting karena perang di masa mendatang akan mengarah pada kecukupan pangan.
(Baca: Jelang Akhir Masa Jabatan, Menteri Susi Minta Maaf)
Asops Kasal TNI Laksa Didik Setiyono menyampaikan perlunya aturan terhadap sumber daya penegakan hukum dan kedaulatan di laut. Selama ini, TNI AL telah menggelar operasi, namun hanya mampu pada daerah rawan selektif.
"Masih terdapat kekosongan dari kehadiran unsur di laut dibandingkan dengan luasnya area perairan Indonesia yang harus diawasi," ujar dia. Oleh karena itu, perlu aturan terhadap Sumda Gakkum dan Gaklat di laut.
Sebagai informasi, Rakornas Satgas 115 diselenggarakan selama tiga hari pada tanggal 17-19 September 2019. Rakornas tersebut mengangkat tema “Memantapkan Peran Negara dan Masyarakat dalam Pemberantasan Illegal, Unreported, Unregulated (IUU) Fishing”.
(Baca: KKP Temukan 13 Kapal Pengawas Vietnam Parkir di Landas Kontinen RI)
