Beda Kebijakan Menteri Edhy dan Susi, dari Lobster hingga Kapal Maling
Saat masih menjabat sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti melarang ekspor benih-benih lobster yang ada di wilayah perairan Indonesia. Jangankan diekspor, ditangkap pun tak boleh. Kebijakan itu akan dicabut oleh penerusnya, Menteri KKP baru Edhy Prabowo.
Beda kebijakan Susi dan Edhy tak berhenti sampai di situ. Kapal-kapal pencuri ikan yang ditenggelamkan di era Susi, kini akan dihibahkan Menteri Edhy kepada para nelayan yang membutuhkan. “Kontras memang,” kata Direktur Eksekutif Center for Maritime Studies for Humanity Abdul Halim, Senin (16/12).
Di masa Susi, berbagai alat penangkapan yang merusak ekosistem laut, termasuk cantrang, dilarang. Soal lobster, para nelayan pun diedukasi agar tidak menangkap indukan yang tengah bertelur.
Semua ini dilakukan untuk menjaga keberadaan lobster di masa depan. Dengan tidak menangkap indukan dan benih lobster, diharapkan populasinya di alam akan mendatangkan keuntungan jangka panjang bagi nelayan.
Peraturan ini dimuat dalam Peraturan Menteri KKP Nomor 56 Tahun 2016 tentang Larangan Penangkapan dan/atau Pengeluaran Lobster, Kepiting, dan Rajungan dari Wilayah Negara Republik Indonesia.
(Baca: Marak Penyelundupan, Kadin Dukung Ekspor Benih Lobster Dibuka Kembali)
Sedangkan, Menteri KKP baru Edhy Prabowo akan membuka ekspor benih lobster. Hal itu dinyatakannya saat Rakornas Kementerian Kelautan dan Perikanan di Hotel Borobudur, Jakarta, Rabu (4/12) lalu. Dalam kesempatan itu, Edhy menyebut akan mengatur lebih lanjut mengenai besaran pajak, kuota ekspor, budidaya lobster di dalam negeri, dan sebagainya.
Menurutnya, ekspor lobster akan dibuka dengan berbagai syarat dan ketentuan, karena saat dilarang pun terjadi penyelundupan. Selain itu, ia melihat potensi ekspor baru ke Vietnam.
Harga benih lobster di Vietnam mencapai Rp 139 ribu per ekor. Sedangkan, benih lobster tangkapan nelayan hanya dihargai Rp 3-5 ribu di dalam negeri. Hal itu terjadi karena penyelundupan lobster selama ini harus melalui Singapura. Artinya, selisih harga dinikmati oleh perantara.
Bagaimanapun, Edhy mendorong petambak untuk menyediakan re-stock lobster dewasa sebanyak 5%. Ia juga akan membuka pintu untuk kajian ilmiah terkait perkembangbiakan lobster jika kebijakan itu diterapkan. “Lobster itu kalau tidak dipanen toh tumbuhnya (hanya) 1 persen," katanya.
Susi pun meradang. Melalui media sosial Instagram dan Twitter-nya, Susi mengimbau kita agar tidak tamak dalam memanfaatkan kekayaan alam yang merupakan anugerah dari Tuhan untuk Indonesia. Dalam video yang ia unggah, Susi menyebutkan perbandingan harga lobster dewasa dan benih lobster yang akan diekspor ke Vietnam.
(Baca: Meski Tuai Polemik, Menteri Edhy Tetap Izinkan Ekspor Benih Lobster)
Menurutnya, Indonesia akan sangat diuntungkan jika mau bersabar membiarkan benih-benih lobster itu tumbuh di lautan, dan menjualnya ketika sudah besar. Sebaliknya, menjual benih lobster hanya akan menimbulkan kerugian besar.
Selain harganya lebih murah dibanding lobster dewasa, penjualan benih akan membuat populasinya menurun di masa depan. "Lobster yg bernilai ekonomi tinggi tidak boleh punah, hanya karena ketamakan kita untuk menjual bibitnya,” kata Susi.
Susi mendapat dukungan dari ekonom senior Faisal Basri. "Kalau benihnya kita pelihara, sudah jadi dewasa baru kita ekspor, kan nilainya tinggi. Nah, ini sumber yang bisa meningkatkan devisa. Eh bibitnya (malah) kita jual. Gila enggak?" ujarnya.
Sedangkan, Edhy didukung oleh pengusaha. Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Hariyadi Sukamdani menganggap pembukaan keran ekspor benih lobster sebagai langkah tepat.
(Baca: Video: Ekspor Benih Lobster, Dilarang Susi Diizinkan Edhy)
Ia justru menganggap kebijakan Susi Pudjiastuti banyak merugikan kalangan pengusaha. "Kalau saya lihat, dulu kebijakan Bu Susi-nya yang enggak benar. Sekarang diluruskan," kata Hariyadi.
Tak hanya itu, Edhy juga akan berhenti menenggelamkan kapal pencuri ikan yang tertangkap. Susi, saat menjabat sebagai Menteri KKP dikenal dengan seruan “Tenggelamkan!” Menurut Susi, Kapal-kapal pencuri itu rawan jatuh ke tangan yang salah jika tidak ditenggelamkan.
Sedangkan, di bawah Edhy, Kementerian Kelautan dan Perikanan akan memprioritaskan bantuan kapal dan peralatan pelayaran bagi kelompok nelayan perempuan. Nantinya, KKP mengalokasikan pemberian dari kapal yang tertangkap mencuri ikan di perairan Indonesia.
Menurut Edhy, kebijakan ini merupakan bagian dari pemberdayaan perempuan di sektor perikanan.Top of Form "Ketahanan perempuan di laut itu lebih kuat daripada laki-laki saya yakin itu,” kata Menteri Kelautan dan Perikanan, Edhy Prabowo di Jakarta, Senin (16/12).
(Baca: Menteri Perikanan Sebut Izin Tangkap Ikan Sudah Bisa Selesai Satu Jam)
