Koperasi Desa Jadi Mini Bank, Prabowo Dorong Bank BUMN Salurkan Kredit Mikro

Presiden Prabowo Subianto mendorong himpunan bank milik negara (Himbara) memberikan layanan perbankan di Koperasi Desa (Kopdes) dan Koperasi Kelurahan (Kopkel) Merah Putih.

Prabowo menginstruksikan Himbara dapat menyalurkan pembiayaan mikro untuk warga desa melalui penyediaan fasilitas gerai simpan pinjam. “Himbara bisa punya kehadiran di tiap desa, mereka bisa kasih super micro finance,” kata Prabowo saat menyampaikan arahan Peluncuran Kelembagaan 80 ribu Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih pada Senin (21/7).

Deputi Bidang Koordinasi Tata Niaga dan Distribusi Pangan Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Tatang Yuliono, menjelaskan Kopdes maupun Kopkel tidak mengelola langsung unit usaha simpan pinjam yang tersedia.

Tatang mengatakan bisnis simpan pinjam akan dikelola oleh Bank yang hadir di koperasi, antara lain Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank Negara Indonesia (BNI), Bank Syariah Indonesia (BSI) serta Bank Mandiri. Menurut Tatang, Kopdes dan Kopkel hanya menjadi fasilitator layanan perbankan atau mini bank di desa maupun kelurahan.

“Untuk simpan pinjam kami memang memberikan bisnisnya kepada bank yang ada. Kami menyebutnya mini bank. Tentu kembali kepada B to B,” kata Tatang di Kantor Komunikasi Kepresidenan, Gedung Kwartir Nasional Gerakan Pramuka pada Kamis (10/7).

Tatang menjelaskan pemberian pinjaman akan tetap menggunakan prinsip kelayakan bisnis (B to B). Ia menekankan bahwa pihak bank akan menilai kelayakan usaha atau skala ekonomi calon peminjam sebelum memberikan pinjaman.

Akses Operasional Pembiayaan Himbara Maksimal Rp 3 M

Pemerintah juga mendorong Himbara untuk menyediakan pagu pembiayaan plafon maksimal Rp 3 miliar dengan bunga 6% per tahun untuk jangka waktu 6 tahun. Lewat fasilitas keuangan tersebut koperasi desa dan koperasi kelurahan bisa mengakses fasilitas pembiayaan hingga Rp 3 miliar dengan bunga terjangkau selama 6 tahun.

Koperasi tidak diberikan dana tunai untuk dikelola mandiri untuk menghindari penyelewengan penggunaan dana. Mekanisme penyaluran plafon Rp 3 miliar hanya berlaku untuk pengadaan barang produktif yang dibutuhkan oleh kebutuhan masing-masing koperasi.

Sebagai contoh, koperasi dapat mengajukan permintaan truk untuk distribusi hasil pertanian melalui bank Himbara. Setelah itu, vendor akan mengirimkan truk langsung ke koperasi, dan koperasi akan mencicil pembayaran kepada bank sesuai perjanjian yang telah disepakati.

“Untuk menghindari fraud, kami juga menetapkan tidak ada pemberian uang kepada koperasi, tetapi akan diberikan barang dalam konsep pengadaannya. Jadi itu bukan bentuk uang, tapi pengadaan untuk barang,” kata Tatang.

Ia menambahkan hanya koperasi dengan kapasitas usaha dan skala ekonomi memadai yang akan diberi fasilitas pinjaman barang dengan nominal tertentu. Tatang menekankan pinjaman hanya diberikan jika koperasi layak secara ekonomi dan mampu mengembalikan cicilan.

“Kami ingin pendanaan yang ada di dalam koperasi maupun soal plafonnya itu betul-betul disesuaikan dengan kemampuan ekonomi yang ada di koperasi tersebut,” ujar Tatang.

Presiden Prabowo Subianto telah meresmikan program Koperasi Desa dan Koperasi Kelurahan Merah Putih di Klaten, Jawa Tengah pada Senin (21/7). Peluncuran Kopdes serentak di 108 lokasi dengan target secara bertahap membangun 80.081 ribu koperasi di desa dan kelurahan.

Pemerintah menargetkan pembangunan total 81.147 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Program itu diproyeksikan dapat menyerap 2 juta pekerja, mengentaskan kemiskinan, mengurangi arus urbanisasi dan peningkatan sumber daya manusia.

Prabowo mengatakan lini bisnis Kopdes dan Kopkel nantinya akan berfokus pada sektor logistik, gudang, pengering padi dan jagung, gudang pendingin hasil perikanan dan pertanian, logistik, hingga pengelolaan ladang panel surya atau solar farm di lahan 1 hektare (ha). Selain itu, lini usaha koperasi juga diperkaya dengan tawaran pusat sembako, apotik, simpan-pinjam dan usaha produktif lainnya.

Ketua Satuan Tugas Nasional Percepatan Pembentukan Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih, Zulkifli Hasan (Zulhas), mengatakan pembangunan Kopdes dan Kopkel Merah Putih tidak melulu harus menunggu pembangunan gedung baru.

Menteri Koordinator Bidang Pangan itu mengatakan operasional koperasi bisa menggunakan balai desa, gedung sekolah tidak terpakai, dan aset pemerintah lain yang masih kosong. Hal ini merupakan langkah untuk menghemat biaya, mempercepat operasional, dan memaksimalkan aset negara yang selama ini terbengkalai.

“Aset pemerintah lainnya kita integrasikan dan gerakkan bersama. Dengan pendekatan ini dalam waktu kurang dari dua bulan telah terbentuk lebih dari 80.081 koperasi dan 108 di antaranya siap beroperasi,” ujar Zulhas.