Mendagri Izinkan Pemda Gelar Rapat di Hotel, Sudah Dapat Restu Prabowo

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian memperbolehkan pemerintah daerah menggelar rapat serta kegiatan di hotel dan restoran. Alasannya, pemerintah perlu memikirkan nasib hotel hingga restoran yang hidup dari meeting, incentive, convention, dan exhibition (MICE).

"Saya jamin karena sudah bicara langsung (dengan Presiden Prabowo Subianto)," ujar Tito saat menghadiri Musrenbang Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat di Mataram, Nusa Tenggara Barat, Rabu (4/6) dikutip dari Antara.

Tito mengatakan, sektor perhotelan dan restoran memiliki karyawan yang tak sedikit serta rantai pasok makanan dan minuman. Ia berharap, rapat di hotel dan restoran bisa menghidupkan lagi para produsen.

"Targetkan betul hotel dan restoran yang kira-kira agak kolaps, buatlah kegiatan supaya mereka bisa hidup," kata Tito.

Tito mengatakan, dana untuk menggelar rapat masih cukup karena pemerintah pusat hanya memangkas anggaran senilai Rp 50 triliun. Meski demikian, ia mengingatkan pemda agar betul-betul memperhitungkan faktor keuangan.

"Seandainya rapat cukup tiga sampai empat kali, jangan dibikin 10 kali rapat," ujar Tito.

Sebelumnya, Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) dan Gabungan Industri Pariwisata Indonesia (GIPI) meminta pemerintah segera memberikan relaksasi pajak, bantuan finansial, serta meningkatkan promosi pariwisata. Langkah ini dinilai penting untuk membantu sektor pariwisata, khususnya perhotelan, yang terdampak oleh pemotongan anggaran.

“Kami di sini mendesak pemerintah untuk segera memberikan intervensi ini, termasuk insentif pajak, bantuan finansial, dan peningkatan promosi pariwisata,” ujar Ketua Bidang Litbang dan IT Badan Pimpinan Pusat (BPP) PHRI, Christy Megawati, dalam konferensi pers di Jakarta, Sabtu (22/3).

Christy menjelaskan bahwa kebijakan efisiensi anggaran yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto telah berdampak signifikan terhadap operasional hotel dan berpotensi menimbulkan kerugian besar.