Komdigi Blokir Archive.org Karena Konten Judi Online dan Pornografi

Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) memblokir sementara platform Internet Archive atau Archive.org. Direktur Jenderal Pengawasan Ruang Digital Kemkomdigi Alexander Sabar menyebut langkah ini diambil sebagai bentuk perlindungan terhadap masyarakat.

Pemblokiran dilakukan setelah ditemukan sejumlah konten yang melanggar Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), khususnya yang bermuatan perjudian online dan pornografi.

“Langkah ini bukan sekadar pemblokiran, juga tidak diambil dengan gegabah,” kata Alexander dalam pernyataan tertulis, Kamis (29/5).

Pihaknya telah beberapa kali mengirim surat resmi kepada pengelola Internet Archive, namun tidak mendapat respons yang memadai. “Jadi langkah cepat harus diambil untuk menjaga ruang digital tetap sehat dan aman bagi masyarakat,” ujarnya.

Ia menegaskan, pemblokiran merupakan langkah terakhir yang diambil pemerintah. Tindakan ini dilakukan ketika platform mengabaikan komunikasi dari regulator, terutama jika disertai temuan pelanggaran serius.

Alexander menambahkan, pemblokiran bukan keputusan yang diambil secara tiba-tiba. Kemkomdigi telah melalui proses komunikasi resmi, termasuk pemberitahuan berkala, analisis konten, dan koordinasi internal.

“Kami tidak pernah tiba-tiba menekan tombol blokir. Ada proses panjang yang kami tempuh, termasuk pemberitahuan berkala, analisis konten, dan koordinasi internal,” kata Alexander.

Sebagai platform global dengan jutaan pengguna, Internet Archive tetap wajib mematuhi hukum di negara tempat layanannya tersedia. Alexander mengakui pentingnya peran platform tersebut sebagai arsip digital dunia.

“Tapi nilai itu tidak bisa dijadikan tameng untuk membiarkan konten berbahaya dan melanggar hukum tetap tersedia di Indonesia,” ujarnya.

Konten Berpotensi Langgar Hak Cipta

Selain konten berbahaya, Kemkomdigi juga menemukan sejumlah konten yang berpotensi melanggar hak cipta. Internet Archive diketahui mengarsipkan jutaan buku, film, musik, dan perangkat lunak, termasuk yang masih dilindungi hukum kekayaan intelektual.

“Indonesia punya UU Hak Cipta. Kami juga bertanggung jawab melindungi industri kreatif nasional dari pembajakan digital. Maka itu, konten-konten yang belum jelas status lisensinya perlu dievaluasi bersama,” kata Alexander.

Menurutnya, perlindungan terhadap pelaku kreatif dalam negeri harus menjadi perhatian bersama. “Kalau ada buku atau film karya anak bangsa diarsipkan tanpa izin, tentu itu merugikan kreator kita. Negara tak bisa diam,” ujarnya.

Pemblokiran Bersifat Sementara

Alexander memastikan bahwa pemblokiran ini hanya bersifat sementara. Akses terhadap Internet Archive bisa kembali dibuka setelah konten pelanggar dibersihkan dan sistem moderasi platform diperkuat.

Ia menyebut, pemblokiran ini juga menjadi bentuk eskalasi demi membangun komunikasi yang sebelumnya mandek. “Ini sudah jadi praktik umum dalam diplomasi digital. Ketika komunikasi tak berjalan, tindakan konkret bisa jadi penggerak solusi,” katanya.

Menurut Alexander, pengalaman menunjukkan bahwa sejumlah platform baru merespons serius setelah pemerintah mengambil tindakan tegas. “Kami sudah lakukan itu dengan platform besar lainnya seperti YouTube, Google, dan TikTok,” katanya.