Cara Erick Thohir Redam Praktik Mafia Alat Kesehatan di Tengah Pandemi

Kementerian Badan Usaha Milik Negara menyebut ada mafia besar baik skala global maupun lokal yang membuat Indonesia tidak mandiri dalam industri kesehatan. Kondisi ini pun terjadi di tengah pandemi corona.

Mafia tersebut yang terus-menerus menyebabkan 90% bahan baku obat-obatan dan alat kesehatan (alkes) harus impor. Padahal, negara ini sebenarnya memiliki kemampuan untuk memproduksi sendiri.

Menteri BUMN Erick Thohir menilai pandemi Covid-19 mengajarkan kepada Indonesia untuk tidak sepenuhnya bergantung dengan negara asing. Saat ini merupakan peluang untuk melakukan konsolidasi segala kekuatan dalam rangka menjaga rantai pasokan di industri kesehatan.

Ia mengajak semua pihak berkomitmen membongkar mafia yang membuat negara ini tidak mandiri. “Janganlah negara kita yang besar ini selalu terjebak praktik-praktik yang kotor sehingga tadi alat kesehatan mesti impor, bahan baku mesti impor,” katanya di Jakarta, Kamis (16/4).

Selain itu, semua pihak juga perlu bersatu dan bahu-membahu memikirkan kepentingan negara secara panjang. “Jangan semua ujungnya duit terus, dagang terus. Akhirnya kita terjebak short term policy, didominasi oleh mafia dan trader tersebut,” ucap Erick.

(Baca: Alat Pelindung Diri dan Alkes Kurang, Rumah Sakit Saling Bersaing)

Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Deniey A Purwanto mengatakan, pemerintah perlu mengambil pelajaran dari Jerman. Pemerintah Negeri Panser mendorong industri nasionalnya untuk memproduksi alkes dalam menghadapi pandemic Covid-19.

“Perlu ada terobosan dari pemerintah bagaimana mengalihfungsikan industri nasional, misalnya konveksi, untuk memenuhi kebutuhan APD yang sedang sangat dibutuhkan,” ujarnya.

Modus Mafia Alkes

Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga memaparkan banyak pengusaha asing membawa bahan baku alat kesehatan, seperti alat pelindung diri (APD) dan masker, untuk diproduksi di Indonesia. Setelah barang jadi, pengusaha akan mengambilnya dan menjual kembali ke negara ini.

“Barang itu bukan punya kita, itu miliki yang punya bahan. Pabriknya ada, tapi bahan baku dari luar semua. Indonesia hanya tukang jahitnya doang,” ucap Arya.

Tak hanya itu, alat bantu pernapasan atau ventilator, pun masih harus impor. Padahal, Indonesia punya banyak sumber daya manusia mumpuni untuk membuat alat tersebut. Para pengusaha lokal menjadi sibuk berdagang, bukan membangun kemandirian industri alat kesehatan.

(Baca: Erick Thohir Dorong Tiga BUMN Produksi Ventilator untuk Pasien Corona)

Kementerian telah menugaskan PT Len Industri (Persero), PT Pindad (Persero), dan PT Dirgantara Indonesia/PTDI (Persero) untuk memproduksi ventilator. Kalau lulus uji klinik, maka alat bantu pernapasan ini bisa segera digunakan dan diproduksi untuk pasien terinfeksi virus corona.

Erick juga mendorong berbagai pihak dalam negeri untuk memproduksi obat-obatan. Dengan begitu maka ketergantungan impor akan berkurang. “Otomatis trader hilang,” ucapnya.

Rumah Sakit Kesulitan Dapatkan Alkes

Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia (Persi) mengaku saat ini kesulitan mendapatkan alat kesehatan alias alkes. Padahal, kebutuhannya sedang melonjak seiring dengan meningkatnya jumlah pasien yang terinfeksi virus corona.

“Saya enggak tahu apakah karena itu (mafia) sehingga susah mencarinya,” ujar Sekretaris Jenderal Persi Lia Gardenia Partakusuma. “Yang kami rasakan dalam dua bulan terakhir ini tidak mudah mendapatkan jumlah yang kami minta.”

Ia mencontohnya, alkes yang paling sulit diperoleh rumah sakit adalah masker N95. Rumah sakit juga saling bersaing mendapatkan alkes lainnya, termasuk APD. Yang membayar lebih dulu sudah pasti bisa mendapatkan alat-alat itu.

(Baca: Gandeng UI, Pindad Mulai Produksi Massal Ventilator Pekan Depan)

Ia mendorong pemerintah untuk membuka keran impor lebih besar sehingga lebih banyak importir terlibat. Tujuannya agar para mafia tidak bisa bermain. "Selangnya harus diperbanyak," ucapnya.

Tantangan industri kesehatan saat ini adalah bagaimana agar tidak bergantung dengan barang impor. Karena itu, menurut Lia, pemerintah perlu memberi dukungan dana untuk riset dan produksi dalam negeri.