Konsolidasi Menuju 2019, Jokowi Dikabarkan Reshuffle Usai Lebaran
Kabar perombakan (reshuffle) kabinet kembali berhembus kencang dalam satu pekan terakhir ini. Presiden Joko Widodo (Jokowi) juga telah mengisyaratkan langkah tersebut. Kabarnya, perombakan kabinet kemungkinan akan dilakukan setelah Lebaran pada Juli mendatang.
Sumber Katadata menyatakan, saat ini keputusan Presiden merombak kembali kabinetnya semakin bulat. Alasannya, setelah reshuffle jilid II pada akhir Juli tahun lalu, Jokowi menilai masih ada kinerja menteri yang belum optimal. “Kinerja menteri memang jadi alasan utama reshuffle,” kata sumber di pemerintahan itu, Selasa (25/4).
(Baca: Jokowi Kesal Ada Menteri Masih Buat Peraturan Hambat Investasi)
Namun, ada lagi satu faktor utama reshuffle tersebut, yaitu pergeseran representasi partai politik pendukung pemerintah. Berdasarkan informasi yang dihimpun Katadata, faktor ini akan berdampak terhadap pencopotan menteri yang menjadi perwakilan Partai Amanat Nasional (PAN), yaitu Menteri Pendayaan Aparatur Negara (PAN).
Alasannya, PAN tidak berada di sisi pemerintah, bahkan berhadap-hadapan langsung ketika terjadi gejolak selama Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta. Padahal, hajatan itu tidak sekadar dukung-mendukung calon gubernur, melainkan telah menjadi isu nasional yang memicu gejolak sosial dan politik.
Sumber tadi menyatakan, kemungkinan reshuffle kabinet ini yang terakhir kali dilakukan Jokowi dalam masa jabatannya. Waktunya kemungkinan setelah hari raya Idul Fitri pada akhir Juni nanti. “Reshuffle ini memang merupakan konsolidasi Jokowi di pemerintahan menuju 2019 (pemilihan presiden).”
(Baca: Istana Catat 15 Kementerian Buat Aturan Penghambat Investasi)
Saat berpidato membuka Kongres Ekonomi Umat Majelis Ulama Indonesia (MUI) akhir pekan lalu, Jokowi memang menyatakan, perombakan kabinet akan dilakukan apabila menteri tak mampu mencapai target kerja yang ditetapkan. Ia mencontohkan target yang dipatoknya soal redistribusi aset dan reformasi agraria.
Presiden menargetkan Kementerian Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) melakukan sertifikasi 5 juta bidang tanah pada tahun ini. Pada 2018 ditargetkan 7 juta sertifikat, dan tahun 2019 ditargetkan 9 juta sertifikat.
"Kalau tidak selesai, ya, pasti urusannya akan lain. Bisa diganti. Ya saya blak-blakan saja, dengan menteri juga begitu. Bisa diganti, bisa digeser, bisa dicopot, dan yang lain-lainnya," kata Jokowi.
Menurut Yunarto Wijaya, Direktur Eksekutif Charta Politika, spekulasi reshuffle kembali menguat sekarang karena pernyataan Jokowi di Kongres Ekonomi Umat tersebut dan hasil Pilkada DKI. Namun, yang terpenting, reshuffle seharusnya berkaitan dengan perbaikan kinerja. "Itu faktor utama, bukan terkait masalah politik," katanya kepada Katadata, Selasa (25/4).
(Baca: Jokowi Tepis Rencana Reshuffle Kabinet di Akhir Tahun)
Menurut Yunarto, Kantor Staf Presiden (KSP) yang berwenang melakukan penilaian kinerja semestinya transparan menunjukkan target yang akan dicapai kementerian sehingga publik bisa melakukan penilaian. Alhasil, ketika terjadi reshuffle, publik juga mengerti menteri yang memiliki rapor merah dan rapor biru, sehingga reshuffle didasari alasan yang kuat. "Berdasarkan kinerja, bukan karena alasan-alasan yang membuat pergunjingan."
