Jokowi Tagih Penyediaan Rumah Aparatur Sipil Negara, TNI, dan Polisi
Presiden Joko Widodo (Jokowi) menagih laporan tentang program penyediaan rumah layak bagi Aparatur Sipil Negara (ASN), polisi dan anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI). Hal itu disampaikan saat rapat terbatas di kantor Presiden, Jakarta, Selasa (26/6).
Rapat itu dihadiri beberapa menteri, seperti Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution, Menteri Koordinatir Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Ham Wiranto, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Asman Abnur, Menteri Hukum dan HAM Yasona Laoly, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Tito Karnavian. Hadir juga Wakil Presiden Jusuf Kalla.
Ketika membuka rapat, Jokowi mengutarakan kembali apa yang pernah disampaikannya 19 April lalu. Saat itu, dirinya meminta jajarannya memperhatikan penyediaan rumah layak bagi ASN, prajurit TNI dan polisi, khususnya bagi yang berpenghasilan rendah.
Menurut Jokowi, kebutuhan pokok bagi ASN, prajurit dan polisi harus dipenuhi agar mereka bisa berkonsentrasi dalam menjalankan tugasnya. “Ini penting, saya minta laporan progress dan terus kami monitor,” kata dia, Selasa (26/6).
Pemenuhan kebutuhan pokok berupa rumah bagi ASN, TNI dan polisi juga merupakan bagian dari reformasi birokrasi. Dengan terpenuhinya kebutuhan pokok, mereka diharapkan bisa meningkatkan kinerja dan pelayanan publik.
Upaya lain, pemerintah dalam menjamin sistem kesejahteraan dan perlindungan bagi ASN, TNI dan polisi adalah dengan memberikan Tunjangan Hari Raya (THR) dan gaji ke-13. Bahkan, tahun ini, pemerintah memberikan THR bagi pensiunan.
(Baca: Rumah Murah untuk PNS, Polri & TNI: Tanpa DP dan Bisa Dicicil 30 Tahun)
Namun, Jokowi menilai pemberian gaji ke-13 dan THR ini belum cukup karena sifatnya masih menyentuh aspek kesejahteraan jangka pendek. “Yang belum memungkinkan adalah program jangka panjang,” ujar dia.
