Peluang Demokrat Gabung Kubu Jokowi, Puan: Perlu Pertimbangan Koalisi
Bertemunya Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Komandan Satuan Tugas Bersama (Kogasma) Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) pada Kamis kemarin mendapat sorotan publik. Pertemuan kedua tokoh yang berada dalam kubu berbeda selama Pemilihan Presiden atau Pilpres 2019 dilihat sebagai bentuk lobi politik.
Politikus PDI Perjuangan Puan Maharani menilai pertemuan antara keduanya merupakan silaturahmi antar tokoh nasional. "Namanya silaturahmi, positif," ujar Puan ditemui usai menghadiri rapat terbatas di komplek Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat (3/5).
AHY berbincang dengan Jokowi sekitar 25 menit di Istana Negara. AHY datang atas undangan Jokowi yang disampaikan oleh Menteri Sekretaris Negara Pratikno. Beberapa hari sebelum AHY berkunjung, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan mengunjungi Istana dan berbincang dengan Jokowi.
(Baca: Bertemu Jokowi, AHY: Kami Satu Semangat untuk Indonesia Makin Baik)
Puan tak menutup kemungkinan apabila Demokrat dan PAN bergabung dengan partai koalisi yang mendukung pemerintahan Jokowi. Namun, keputusan bergabungnya kedua partai tersebut perlu pembahasan khusus di koalisi partai politik pengusung kubu Jokowi-Ma'ruf Amin.
"Kami lihat, ini bukan hanya PDIP, tapi semua partai yang masuk di koalisinya Pak Jokowi, nanti kami harus sama-sama bicara," kata Puan.
(Baca: Setelah Bertemu Ketum PAN, Jokowi Undang AHY ke Istana Negara)
Sementara itu politisi PDIP Pramono Anung menyebut potensi bertambahnya partai pendukung ditentukan oleh Presiden Jokowi. "Kewenangan sepenuhnya ada pada presiden terpilih," kata Pramono.
Pramono menyebut pertemuan antara Jokowi dengan AHY merupakan silaturahmi untuk menyamakan persepsi guna meredam ketegangan usai Pillpres 2019. Pramono enggan mengomentari lebih jauh soal apakah pertemuan Jokowi dengan AHY ataupun Zulkifli sebagai bentuk lobi mengajak bergabung ke koalisi Jokowi-Ma'ruf.
Pramono juga menyatakan berdasarkan hasil hitung cepat atau quick count, partai pendukung Jokowi memiliki suara mayoritas yang mengisi setidaknya 50% kursi di parlemen. Dia yakin pemerintahan Jokowi di periode kedua akan kuat dengan dukungan partai koalisi yang sudah terbentuk.
(Baca: Partai Demokrat Tetap Setia Dukung Prabowo hingga Pilpres 2019 Selesai)
"Sehingga bayangan terhadap sistem pemerintahan yang kuat sudah ada di depan mata. Karena presidennya dan partai pendukung utamanya itu kebetulan pada koalisi yang sama. Sehingga apakah kemudian ada tambahan (parpol)? Itu kewenangan sepenuhnya ada pada presiden," kata Pramono.
Sementara itu Wakil Sekjen DPP Partai Demokrat Rachland Nashidik menegaskan pertemuan AHY dan Jokowi merupakan pertemuan yang tidak terkait dengan transaksi politik. Rachland menegaskan posisi AHY hanya memenuhi undangan Jokowi.
“Kami bukan pihak yang meminta bertemu. Artinya itu bukan pertemuan untuk menyampaikan pesan SBY kepada Jokowi. Percakapan terakhir SBY dengan Jokowi adalah pada saat Presiden menjenguk Ibu Ani (Yudhoyono),” bunyi cuitan Rachland.
(Baca: 'Drama' Demokrat di Kubu Prabowo-Sandi Jelang Pencoblosan Suara )
