Jokowi: Pengembangan Ekonomi Syariah Indonesia Masih Tertinggal Jauh
Presiden Joko Widodo (Jokowi) meresmikan Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia (Meksi) 2019-2024 di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas), Jakarta, Selasa (14/5). Peta jalan tersebut disusun untuk mendorong pengembangan ekonomi syariah di Indonesia.
Jokowi mengatakan, ekonomi syariah dapat menjadi motor penggerak ekonomi nasional dan sumber kesejahteraan umat. Alasannya, potensi ekonomi syariah pada 2023 diperkirakan mencapai US$ 3 triliun atau setara Rp 45 triliun.
"Ini sebuah kekuatan besar yang harus kita lihat dan harus kita pikirkan untuk ambil kue ekonomi yang besar ini," kata Jokowi.
(Baca: Bekraf Gandeng Bank Syariah untuk Modal Industri Fesyen Muslim)
Hanya saja, Jokowi menilai pengembangan ekonomi syariah di Indonesia masih tertinggal jauh dari negara-negara lain. Berdasarkan Global Islamic Indicator pada 2018, Indonesia hanya menempati urutan kesepuluh dalam peringkat negara yang menyelenggarakan ekonomi syariah.
Indonesia berada di belakang Malaysia, Uni Emirat Arah, Bahrain, Arab Saudi, Oman, Jordan, Qatar, Pakistan dan Kuwait. "Masih jauh. Kita masih di belakang," kata Jokowi.
Karenanya, Jokowi menilai penting untuk mengembangkan ekonomi syariah di Indonesia. Dengan adanya Meksi 2019-2024, Jokowi yakin Indonesia dapat melakukan lompatan besar untuk menguatkan ekosistem ekonomi syariah.
Selain itu, pemerintah akan menguatkan rantai nilai halal dengan fokus kepada sektor makanan dan minuman, fesyen, wisata, media dan rekreasi, serta farmasi dan kosmetik. Pemerintah pun akan menguatkan keuangan syariah untuk mendukung pengembangan ekonomi syariah.
Lebih lanjut, pemerintah akan menguatkan UMKM dan ekonomi digital. "Saya yakin ketika komitmen ini dijalankan, Indonesia akan segera menjadi pusat ekonomi syariah terkemuka dunia," kata Jokowi.
(Baca: Erick Thohir: Industri Halal Berpotensi Jadi Penopang Ekonomi)
