Usul Pakta Integritas, PPP Tak Mau Ada Partai Rasa Oposisi di Koalisi
Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arsul Sani mengusulkan adanya pakta integritas terhadap partai-partai yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Kerja (KIK). Pakta integritas tersebut diusulkan agar ada tata aturan yang jelas bagi partai-partai pendukung pemerintah Joko Widodo-Ma'ruf Amin.
Arsul tak ingin ada partai yang berada dalam koalisi, justru bersikap oposan kepada pemerintah. Dia menyebut Partai Amanat Nasional (PAN) yang pernah masuk dalam koalisi pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla, namun kerap mengkritik.
"Jangan katakanlah seperti kemarin, ada yang di koalisi, tapi ada juga tokohnya yang beroposisi terus-menerus," kata Arsul pada Kamis (23/5).
(Baca: Jokowi dan Zulkifli Hasan Tak Bahas Kemungkinan PAN Masuk Koalisi)
Selain itu, pakta integritas dibuat agar partai-partai dalam koalisi solid mendukung seluruh kebijakan yang dibentuk pemerintahan Joko Widodo-Ma'ruf Amin. Namun pembuatan pakta integritas tak berarti mematikan kritik dari partai-partai di dalam KIK.
Justru pakta integritas tersebut akan menjadi mekanisme partai koalisi dalam menyampaikan kritik kepada pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin. "PPP ingin nanti koalisi itu ya sebisa mungkin itu ada paktanya lah, pakta koalisi," kata Arsul.
Lebih lanjut Arsul mengusulkan pakta integritas antar partai dalam KIK berlaku sejak 2019-2024 atau hingga pemerintahan Jokowi-Ma'ruf berakhir. Meski demikian, usulan ini harus juga disepakati oleh partai-partai lainnya yang mendukung Jokowi-Ma'ruf. "Kami hormati juga lah pendapat partai partai lain," kata Arsul.
