Koalisi Prabowo Bubar, PAN dan Demokrat Tak Buru-Buru Gabung Jokowi
Dua partai politik yakni Partai Demokrat dan Partai Amanat Nasional (PAN) belum terburu-buru menentukan langkah apakah akan bergabung dengan koalisi Joko Widodo atau tidak usai Koalisi Adil Makmur bubar.
Hal ini dikatakan oleh Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Syarief Hasan dan Wakil Sekretaris Jenderal PAN Faldo Maldini hari Sabtu (29/6). Syarief mengatakan bahwa perjalanan menuju pelantikan Jokowi sebagai Presiden masih panjang yakni bulan Oktober mendatang.
Dia menjelaskan, ruang komunikasi politik terakhir baru akan terbuka usai pelantikan anggota parlemen baru yang jatuh sebelum presiden dilantik Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). "Perjalanannya masih panjang, sampai Oktober," kata dia dalam sebuah diskusi politik di Jakarta, Sabtu (19/6).
Meski demikian, Syarief mengaku ruang bergabung dengan Jokowi masih ada asalkan suara internal partai mendukung hal tersebut. Dia mengatakan saat ini analisa internal akan dilakukan oleh partai berlambang mercy tersebut. "Tergantung supply and demand kalau bagus dan cocok menjanjikan maka baru ada supply (pasokan dukungan)," kata Syarief.
(Baca: Koalisi Parpol Pengusung Prabowo-Sandi Resmi Bubar)
Sedangkan Faldo Maldini mengakui meski ada suara internal PAN yang menginginkan partai tersebut menjadi oposisi, namun ada juga banyak suara yang ingin PAN bergabung dengan pemerintahan mendatang.
Oleh sebab itu dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Juli mendatang, partai berlambang matahari terbit tersebut akan mengambil sikap politik ke depannya. "Kami harus akomodasi suara pengurus hingga tiap Ranting," kata Faldo.
Meski demikian, Faldo mengatakan nilai-nilai perjuangan PAN yang sebelumnya dititipkan kepada pasangan Prabowo Subianto-Sandiga Uno berhak diambil kembali untuk dititipkan kepada pihak lain.
Meski demikian, dia mengaku belum tahu apakah nilai tersebut akan dititipkan kepada Jokowi-Ma'ruf Amin. "Kami tidak geer (gede rasa), diajak syukur, kalau diputuskan mekanisme partai kami siap," kata Faldo.
(Baca: Sekjen Demokrat: Usai Putusan MK, Koalisi dengan Prabowo Berakhir)
Adapun politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Arteria Dahlan membuka pintu partai seperti Demokrat, PAN, bahkan Gerindra bergabung.
Namun, keputusan terakhir akan berada pada Presiden terpilih yakni Jokowi dalam merancang kursi kekuasaan. "Lima tahun kami percaya beliau dan kami mempersilahkan pak Jokowi membuat posturnya," kata Arteria.
Sedangkan pengamat komunikasi politik dari Universitas Paramadina Hendri Satrio mengatakan konsep bagi-bagi menteri ini sebuah konsep rekonsiliasi politik yang kuno. Apalagi akan banyak pihak di internal Jokowi seperti tim sukses, relawan, hingga parpol pendukung yang gagal dalam Pemilihan Umum 2019 namun ingin mendapat jatah serupa.
Oleh sebab itu, akan lebih baik apabila pemerintahan Jokowi dapat mengadopsi ide-ide yang kerap disampaikan kubu Prabowo-Sandiga. Selain itu, Jokowi hendaknya juga mulai membuka komunikasi dengan pihak-pihak yang selama ini mendukung kubu 02.
"Yang dibuka bukan hanya pembicaraan dengan Badan Pemenangan Nasional (BPN) saja tapi misal, Ijtima Ulama, buruh, hingga guru honorer (yang mendukung Prabowo)," kata Hendri.
(Baca: Menang Pilpres, Ini PR Jokowi di Pemerintahan Periode Kedua)
