Jokowi Rombak Kabinet, Menteri Ekonomi Diusulkan dari Nonpartai
Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menyusun kabinet baru yang akan didominasi perwakilan dari partai politik. Keputusan Jokowi memasukkan banyak perwakilan partai politik dianggap sebagai hal wajar sebagai konsekwensi dukungan banyak partai saat Pemilu Presiden 2019.
Namun, Jokowi diusulkan untuk memilih menteri urusan ekonomi dan pendidikan dari kalangan nonpartai atau profesional. Pengagas Masayarakat Madani untuk Oposisi Indonesia, Ray Rangkuti, mengungkapkan urusan ekonomi dan pendidikan terkait kepentingan negara jangka panjang sehingga harus ditempati orang-orang yang memang menguasai bidangnya masing-masing.
"Bila pendidikan dan ekonomi diisi oleh kalangan partai, nanti bisa bias unsur parpol. Nah itu yang harus dihindari," kata Ray di Jakarta, Jumat (12/7).
(Baca: Jokowi Sudah Susun Kabinet Baru, Komposisi Parpol-Nonparpol 60:40)
Ray mengingatkan menteri dari kalangan profesional memiliki kelebihan bekerja lebih fokus dalam menjalankan program-program yang telah direncanakan Presiden Jokowi. Apalagi tantangan ekonomi mendatang akan menjadi semakin berat.
Di sisi lain, Ray melihat perlunya menteri dari kalangan partai politik mengingat partai pendukung Jokowi menguasai 60% kursi di DPR. "Fragmentasi DPR menjadi kuat, bila parpol tak memiliki ruang di kabinet, mereka bisa tak mendukung karena menganggap kabinetnya bukan milik mereka," kata Ray.
Ray mencontohkan perlakuan yang diterima Menteri BUMN Rini Soemarno dari politisi DPR. Selama ini PDIP tak mendukung Rini sebagai menteri, sehingga komunikasi di DPR menjadi terhambat.
Ketua Dewan Pengarah Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf, Jusuf Kalla pun menganggap partai politik yang terang-terangan menuntut jatah kursi menteri di Kabinet Kerja Jilid III merupakan hal wajar.
"Kalau mereka tidak ada wakil di kabinet, bagaimana Pemerintah mendapat dukungan di DPR dari partai bersangkutan," kata JK, di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Rabu lalu.
(Baca: Jokowi Siap Tanggung Risiko Politik dari Kebijakan Tak Populis )
JK mengatakan partai boleh saja meminta jatah kursi menteri sebanyak-banyaknya di kabinet baru nanti. Namun, lanjut JK, partai tidak boleh lupa bahwa keputusan pengisian posisi menteri di pemerintahan adalah hak prerogatif Presiden Joko Widodo.
Hari ini, Jokowi menyatakan sudah menyelesaikan susunan kabinet terbaru. Jokowi menjelaskan gambaran perbandingan komposisi antara menteri dari partai politik dan profesional (nonparpol) sebesar 60:40 atau 50:50.
Jokowi berjanji bakal segera memberikan pengumuman tentang para menteri yang akan bertugas dalam waktu secepatnya. “Secepatnya (bakal ada pengumuman),” kata Jokowi di Senayan, Jakarta, Jumat (12/7).
Jokowi mengungkapkan partai politik yang minta jatah menteri tidak jadi masalah karena susunan kabinet merupakan hak prerogatif presiden. “Ya enggak apa-apa, mau minta 9, mau minta 10, mau minta 11. Kan enggak apa-apa, wong minta aja,” katanya.
Jokowi mengungkapkan bakal banyak menteri dari kabinet sekarang yang akan bertahan pada susunan kabinet baru. Sementara tambahan di kabinet akan ada pilihan menteri yang berusia muda, baik dari partai politik dan kalangan profesional.
(Baca: Nama-nama Calon Menteri Muda Jokowi, dari AHY hingga Tsamara Amany )
