Kerusuhan Papua, Mendagri Minta Kepala Daerah Bantu Tenangkan Warga
Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengingatkan kepala daerah untuk menahan diri dan tidak memberikan pernyataan yang meresahkan, usai terjadinya kerusuhan Papua. Selain itu, para tokoh masyarakat juga diminta menahan diri dan memberi pernyataan yang mendinginkan suasana.
"Kami meminta kepada para pejabat, baik gubernur, bupati, wali kota maupun perangkat untuk menahan diri," ujar Tjahjo Kumolo di Kantor Kemendagri, Jakarta, Senin (19/8).
Mendagri mendukung upaya Gubernur Papua Barat, Gubernur Papua dan Gubernur Jatim untuk duduk bersama membentuk tim untuk membahas persoalan yang telah meluas menjadi aksi massa dan kerusuhan.
"Semula kami akan panggil ke Jakarta, tetapi kami minta kepada Gubernur Papua dan Papua Barat untuk kembali ke tempatnya untuk menenangkan warga," ujar Tjahjo.
Kemendagri, menurutnya telah membentuk tim pemantau sejak kasus mahasiswa Papua di Jawa Timur.
(Baca: Polri Telusuri Konten Provokasi yang Diduga Pemicu Kerusuhan Papua)
Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik Kementerian Dalam Negeri (Kesbangpol) bakal terus berkoordinasi dengan TNI-Polri dan melibatkan tokoh adat dan masyarakat di Papua dan Papuat Barat.
Tjahjo juga mengapresiasi upaya pihak keamanan yang sudah proaktif meredam kerusuhan Papua yang diduga dipicu oleh pernyataan provokatif melalui konten media sosial.
Imbas dari penyebaran video provokatif dan diskriminatif tersebut, massa pun memprotes dengan menggelar unjuk rasa.
Unjuk rasa yang awalnya berjalan tertib, berubah ricuh. Banyak massa memblokade jalan utama di Manokwari, Papua Barat, serta merusak fasilitas umum dan membakar ban. Akibatnya, arus transportasi di daerah itu pun lumpuh.
Long March Warga
Buntut kerusuhan di Manokwari, Papua Barat pun meluas ke beberapa daerah sekitar. Ribuan massa yang menggelar aksi long march atau berjalan kaki menuju kantor Gubernur Papua.
Aksi jalan kaki massa sudah dimulai sejak Senin pagi waktu setempat. Aksi warga ini, menyebabkan seluruh pertokoan sekitar tutup. Bahkan beberapa instansi pemerintah, ada yang memulangkan pegawainya lebih awal.
(Baca: Luhut Ikut Monitor Perkembangan Kerusuhan di Papua Barat)
Kondisi jalan utama pun macet, karena digunakan massa untuk berjalan kaki sehingga masyarakat yang hendak beraktivitas jauh memilih untuk tinggal di rumah atau bahkan menunggu massa lewat.
Gubernur Papua Lukas Enembe berencana menerima rombongan pendemo yang telah berjalan kaki dari Waena hingga Jayapura.
