Kerusuhan di Manokwari, Mendagri: Kepala Daerah Harus Tanggung Jawab
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo meminta pemerintah daerah Jawa Timur serta Papua Barat bertanggung jawab atas kerusuhan yang terjadi di Manokwari, Papua pada hari ini. Dia pun meminta kepala daerah bisa membuat pernyataan yang mampu meredakan situasi di Papua.
Sebab pernyataan negatif dari kepala daerah justru semakin memicu emosi massa."Itu bisa menimbulkan opini yang berbeda dan bisa menimbulkan kesalahpahaman, serta bisa menimbulkan kejadian seperti di Manokwari dan Jayapura," kata Tjahjo di Gedung Menkopolhukam, Jakarta, Senin (19/8).
Lebih lanjut Tjahjo menyebut Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan akan terbang langsung ke Manokwari dari Jakarta untuk berkoordinasi dengan pemerintah daerah setempat. Selain itu, Dominggus akan melakukan negosiasi dengan para pendemo.
Tjahjo mengatakan akan ada sikap berbeda dari para pendemo jika seorang kepala daerah langsung turun tangan menghadapi massa. "Kan berbeda kalau yang menerima langsung Gubernur," kata Tjahjo.
(Baca: Khofifah Minta Maaf, Penyerangan Mahasiswa Papua Tak Mewakili Jatim)
Di sisi lain, pihaknya meminta Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa memberikan pernyataan maaf secara terbuka untuk meredakan amarah massa yang ada di Papua. Tjahjo bersama Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) memang sudah menerima permintaan maaf dari Khofifah. Namun pernyataan tersebut baru disampaikan melalui sambungan telepon kepada Menko Polhukam Wiranto.
"Barusan tadi pagi saya telpon Bu Khofifah, dan beliau menyatakan pernyataan maaf terbuka yang tulus dan ikhlas," kata Wiranto di kantornya Gedung Menko Polhukam, Jakarta.
Wali Kota Malang Sutiaji juga menyampaikan permintaan maaf secara terbuka atas bentrokan yang terjadi pada Kamis (15/8) antara sekelompok warga Kota Malang dengan mahasiswa asal Papua pada saat akan menyampaikan pendapat di Balai Kota Malang, Jawa Timur.
"Atas nama Pemerintah Kota Malang, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Kemarin itu di luar pengetahuan kami," kata Sutiaji.
Sutiaji menjelaskan, usai terjadinya bentrokan di simpang empat Rajabali Kota Malang pada Kamis (15/8) pagi tersebut, dirinya telah mengumpulkan warga yang terlibat bentrokan dengan mahasiswa asal Papua tersebut.
Dalam pertemuan tersebut, Sutiaji menegaskan kepada warga bahwa semua warga negara Indonesia memiliki hak untuk menyampaikan pendapat. Dalam menyampaikan pendapat, sesungguhnya bisa dilaksanakan tanpa ada gangguan selama mentaati aturan yang berlaku.
(Baca: JK Perintahkan Aparat Buka-Bukaan Penyebab Rusuh Manokwari)
Pemerintah pun akan terus memantau situasi di Papua. Setelah rapat kordinasi dengan Mendagri dan Menko Polhukam, Juru Bicara Kepresidenan Ali Mochtar Ngabalin mengatakan pihaknya akan segera melaporkan perkembangan situasi di Papua kepada Presiden Joko Widodo.
Selain itu, dia juga akan berkoordinasi dengan sejumlah kepala daerah seperti Gubernur Jawa Timur, Gubernur Papua, Gubernur Papua Barat, bahkan Gubernur Sulawesi Selatan dan Jawa Tengah untuk meredakan emosi massa di Papua.
Seperti diketahui, massa membakar Gedung DPRD Manokwari pada Senin (19/8) pagi. Aksi tersebut dipicu dari informasi adanya aksi penggerebekan mahasiswa asal Papua yang diikuti ucapan negatif di Surabaya, Jawa Timur.
(Baca: Rusuh Manokwari, DPR Minta Aparat Perketat Penjagaan Aset Freeport)
