JK: Anggaran Pembangunan dan Subsidi Papua Capai Rp 100 Triliun
Wakil Presiden Jusuf Kalla menyatakan pemerintah punya komitmen untuk membangun Papua dan Papua Barat lewat anggaran dan subsidi yang mencapai Rp 100 triliun. Dia mengungkapkan anggaran itu jauh lebih besar daripada pajak dari gas di Papua dan royalti PT Freeport Indonesia yang hanya sekitar Rp 20 triliun.
JK mengungkapkan pemerintahan saat ini tidak melihat Papua dari sudut pandang keuntungan ekonomi. "Jadi Papua disubsidi besar-besaran, dibandingkan apa yang diperoleh dari pajak Papua. Pemerintah membangun Papua luar biasa. Negara sekarang memberikan anggaran yang luar biasa," kata JK di Kantor Wakil Presiden, Selasa (20/8).
(Baca: Pemerintah Alokasikan Rp 13 Triliun untuk Papua dalam RAPBN 2020)
Pemerintah juga telah memberikan komitmen politik yang besar kepada Papua dan Papua Barat. Dia mengungkapkan pimpinan provinsi Papua dan Papua Barat hanya bisa diisi oleh orang asli daerah.
"Secara hukum, teman-teman di Papua bisa jadi gubernur di Jawa Barat. Orang Sulawesi tidak bisa jadi gubernur di Papua. Itu otonomi politik luar biasa," kata JK.
(Baca: Jokowi Segera Diajak ke Papua untuk Diskusi dengan Masyarakat)
JK pun menyayangkan kerusuhan yang terjadi di Papua Barat yang diikuti aksi massa di beberapa kota seperti Surabaya, Malang, Sorong, dan Jayapura pada Senin (19/8). Dia berharap masyarakat Indonesia bisa saling menghargai.
"Gubernur Jawa Timur sudah minta maaf, dan Walikota Malang sudah minta maaf atas perbuatan aparat yang di bawah. Masyarakat di Papua kami harapkan dapat menerima penyesalan dan permintaan maaf," kata dia.
Dia juga meminta Kepolisian Republik Indonesia untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Termasuk juga memberikan sanksi kepada aparat keamanan yang diduga melakukan perbuatan rasisme.
(Baca: JK Perintahkan Aparat Buka-bukaan Penyebab Rusuh Manokwari)
