TII Sebut Lima Pimpinan Baru Paket Lengkap Pelemahan KPK
Transparency International Indonesia menilai lima orang pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang baru dipilih Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) merupakan paket lengkap pelemahan komisi antirasuah. Kelima pimpinan KPK periode 2019-2023 ini dinilai memiliki rekam jejak dan visi yang buruk untuk lembaga antirasuah itu di masa depan.
“Ini adalah pintu awal mandeknya penegakan hukum korupsi,” kata Peneliti TII Alvin Nicola kepada Katadata.co.id, Jumat (13/9).
Menurut Alvin, uji kelaikan dan kepatutan (fit and proper test) yang dilakukan DPR kepada para calon pimpinan KPK pada Rabu (11/9) dan Kamis (12/9) tak sesuai fungsinya. Menurut dia, proses seleksi itu cenderung menjadi lobi untuk mencari sosok yang sesuai dengan kepentingan DPR.
Hal ini terlihat dari adanya kontrak politik yang diberikan DPR kepada para capim KPK. “Ini lebih lobi siapa yang mau tunduk dengan kepentingan politik,” kata Alvin.
(Baca: Pemimpin Baru Diminta Tolak RUU KPK, Gerindra: Jangan Seperti Wayang )
Lebih lanjut, Alvin menilai sengkarut proses seleksi capim KPK ditambah polemik revisi Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 akan menurunkan citra Indonesia di dunia internasional. Berbagai persoalan tersebut pun akan semakin menjauhkan kepercayaan ekonomi.
“Ini akibat penegakan hukum dan HAM Indonesia yang buruk,” katanya.
Sebelumnya, DPR telah menetapkan lima nama pimpinan KPK periode 2019-2023 usai menggelar uji kelaikan dan kepatutan pada Jumat (13/9) dini hari tadi. DPR menetapkan Firli Bahuri sebagai ketua lembaga pemberantasan korupsi tersebut.
(Baca: Ketua KPK Baru Firli Bahuri Punya Kekayaan Rp 18,5 Miliar)
Dalam pemungutan suara yang digelar DPR, Firli bahkan meraih suara terbanyak yakni 56 suara. Selain Firli, ada pula nama Wakil Ketua KPK 2015-2019 Alexander Marwata yang terpilih kembali sebagai komisioner dengan suara 53 atau kedua terbanyak.
Sedangkan tiga nama lainnya yang menjadi pimpinan KPK adalah Nurul Ghufron dengan 51 suara, Nawawi Pamolango yang mendapat 50 suara, dan Lili Pintauli Siregar yang memperoleh 44 suara anggota dewan.
"Seluruh perwakilan fraksi menyepakati Ketua KPK adalah saudara Firli Bahuri," kata Ketua Komisi III Azis Syamsudin, di Gedung DPR, Jakarta, Jumat (13/9).
