DPRD Minta Jokowi Berunding dengan Tokoh Papua yang Kontra Pemerintah
Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) se-Papua dan Papua Barat menemui Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (24/9). Mereka datang untuk menyerahkan surat tuntutan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Ketua DPRD Kabupaten Maybrat Ferdinando Solossa yang mewakili rombongan mengatakan ada delapan tuntutan bagi Jokowi. Pertama, mereka meminta Jokowi berdialog dengan tokoh-tokoh Papua yang dianggap berseberangan dengan pemerintah.
Ferdinando mengatakan, dialog perlu dilakukan dengan melibatkan pihak ketiga yang independen, netral, dan objektif. Menurutnya, kehadiran pihak ketiga ini sangat krusial dan strategis untuk menguatkan rasa saling percaya dari berbagai elemen masyarakat.
“Khususnya tokoh-tokoh yang dipandang memiliki ideologi yang konfrontatif seperti United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) dan Komite Nasional Papua Barat (KNPB),” kata Ferdinando.
(Baca: Kerusuhan di Wamena, Jokowi Minta Masyarakat Tak Percaya Hoaks)
Tuntutan kedua adalah mendesak pemerintah segera merevisi Undang-undang Nomor 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua. Ketiga, mereka juga menuntut pemerintah menarik pasukan non-organik TNI dan Polri di Papua dan Papua Barat.
Keempat, tuntutan adanya pemekaran daerah otonomi baru khusus. Kelima, fasilitasi pertemuan dengan beberapa kepala daerah yang wilayahnya menjadi pusat pendidikan pelajar Papua.
“Untuk mendapatkan jaminan keamanan (atas keselamatan mahasiswa Papua dan Papua Barat),” ucap Ferdinando.
Ferdinando mengatakan tuntutan keenam agar Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo memfasilitasi pertemuan antara kepala daerah, Majelis Rakyat, kepala DPRD di Papua dan Papua Barat dengan Jokowi. Ini agar mereka bisa menyampaikan segala permasalahan di Bumi Cenderawasih secara langsung.
Tuntutan ketujuh berisi penegakan hukum yang transparan, terbuka, jujur dan adil atas segala kasus yang menimpa masyarakat Papua dan Papua Barat. “Khususnya terhadap pelaku rasisme di Surabaya, Malang, dan Makassar,” katanya.
Permintaan kedelapan adalah mendorong terbentuknya Komisi Kebenaran, Keadilan, dan Rekonsiliasi (KKKR) di Papua. Harapannya, berbagai kasus pelanggaran HAM di Papua bisa diselesaikan.
Atas surat dari pimpinan DPRD se-Papua dan Papua Barat itu, Moeldoko berjanji akan menyampaikannya kepada Jokowi. Moeldoko juga mengatakan Tjahjo siap berdialog dengan DPRD se-Papua dan Papua Barat setelah tanggal 20 Oktober.
“Rencana Pak Mendagri nanti setelah pelantikan,” kata Moeldoko.
(Baca: Moeldoko Sebut Stabilitas di Papua Penting Bagi Stabilitas Nasional)
Terkait dengan tuntutan penarikan pasukan non-organik TNI dan Polri di Papua dan Papua Barat, Moeldoko menilai hal itu perlu kajian lebih dalam. Dia berdalih penugasan pasukan untuk melindungi masyarakat di Papua dan Papua Barat.
“Jadi tidak ada tugas lain, karena itu bagian tugas negara,” kata mantan Panglima TNI itu.
