Wiranto Dikunjungi Eks Menteri Pertahanan Fiji, Bahas Persoalan Papua
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto bertemu dengan eks Menteri Pertahanan Fiji Ratu Inoke Kubuabola. Dalam pertemuan tersebut, Wiranto membahas soal Papua dan Papua Barat.
Menurutnya, Inoke memahami permasalahan di Pasifik Selatan dan situasi Indonesia. Ia juga memahami integrasi wilayah Indonesia, khususnya Papua dan Papua Barat.
Inoke, lanjut Wiranto, meyakini penyatuan Papua dan Papua Barat bersifat final. Kedua wilayah tersebut dinilai menjadi satu bagian yang dikukuhkan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). "Inoke memahami penyatuan Papua Barat dan Papua tidak bisa diganggu gugat oleh siapapun, negara mana pun," kata dia di kantornya, Jakarta, Senin (30/9).
(Baca: Kemensos Kirim Bantuan Rp 3,8 Miliar untuk Korban Kerusuhan Wamena)
Ia mengatakan, Inoke siap menyampaikan sikap Indonesia mengenai penyatuan wilayah Papua dan Papua Barat menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan Indonesia.
Di tempat yang sama, Inoke tidak berbicara banyak terkait hal tersebut. Ia hanya menyampaikan telah mengunjungi Indonesia dalam sejumlah kesempatan. "Dalam beberapa kesempatan, saya membicarakan kerja sama politik dengan Indonesia dan Singapura," kata dia. Menurutnya, ia kerap bekerja sama untuk menjaga Indonesia secara bersama.
Sebagaimana diketahui, Ibu kota Kabupaten Jayawijaya yakni Wamena sempat memanas. Pasalnya aksi massa di wilayah tersebut berlangsung anarkis hingga sejumlah bangunan dibakar. Bahkan otoritas telah menutup Bandara Wamena.
(Baca: Kondisi di Wamena Mulai Pulih, Kominfo Buka Akses Internet)
Bulan lalu, beberapa wilayah Papua dan Papua Barat juga dilanda kerusuhan. Rusuh mulai terjadi di Manokwari, Papua Barat tanggal 19 Agustus dan merembet ke Jayapura sepuluh hari kemudian.
Aksi awalnya terjadi lantaran aksi rasialisme terhadap mahasiswa Papua di Surabaya, Jawa Timur. Namun belakangan pemerintah menuding Ketua Persatuan Gerakan Pembebasan untuk Papua Barat (ULMWP) Benny Wenda berada di balik rusuh.
Buntut aksi tersebut, pemerintah menempatkan ribuan personel TNI dan Polri. Selain itu, akses internet di Papua dan Papua Barat selama beberapa pekan.
