Pemerintah Siap Eksekusi 40 Ribu Hektare Lahan Sukanto Tanoto
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang Brodjonegoro mengatakan, pemerintah akan segera mengambil alih 40 ribu hektare lahan hutan tanam industri (HTI) yang dikuasai konglomerat Sukanto Tanoto. Pengambilalihan tersebut dilakukan untuk memenuhi kebutuhan lahan bagi ibu kota baru Indonesia di Kalimatan Timur.
Bambang sebelumnya menyatakan, penarikan lahan milik taipan tersebut bisa dilakukan bulan ini. "Ya kami butuhnya kalau yang HTI itu, cuma 40 ribu hektare kok. Jadi kami ambil yang 40 ribu saja," kata Bambang di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (3/10).
(Baca: Pemerintah Tak Akan Ganti Rugi Lahan Sukanto Tanoto di Ibu Kota Baru)
Jumlah lahan yang diambil alih tersebut hanyalah sebagian dari total konsesi yang dikuasai Sukanto. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya mengatakan, luasan konsesi lahan HTI yang dikuasai Sukanto mencapai 179 ribu hektare.
Lahan tersebut dikuasai Sukanto atas nama PT ITCI Hutani Manunggal (IHM). IHM merupakan perusahaan terafiliasi dengan Asia Pasific Resources International Holding Ltd (APRIL Group).
Adapun APRIL Group merupakan induk pabrik bubur kertas PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP). Di atasnya ada Royal Golden Eagle Group, yang didirikan oleh Sukanto Tanoto. "Dia dapat izinnya itu banyak," kata Siti.
Karena bersatus konsesi, Siti mengatakan pengambilalihan lahan Sukanto bisa dilakukan kapan saja. Nantinya, pengambilalihan lahan Sukanto bakal berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP).
Meski demikian, pemerintah masih mengkaji terlebih dulu posisi lahan yang akan diambil alih. "Harus tahu persis lokasinya sebelah mana, sebelah mana, tapi yang penting mekanismenya ada," ujar Siti.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo memutuskan lokasi ibu kota baru di Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Tahap awal pemindahan ibu kota baru tersebut ditargetkan terlaksana pada awal tahun 2024.
(Baca: Sukanto Tanoto, Taipan di Balik Lahan Ibu Kota Baru)
Pembangunan dan pemindahan ibu kota akan dilakukan dalam dua tahap. Tahap pertama adalah pembangunan lahan seluas 6.000 hektar di Penajam Paser. Istana Presiden dan masjid akan menjadi bangunan pertama pemerintahan yang akan berdiri di Penajam Paser Utara.
Di sana juga akan dibangun distrik pemerintahan yang diharapkan rampung pada 2024 mendatang. Distrik pemerintahan itu meliputi kantor kementerian, gedung parlemen, dan apartemen untuk hunian para pegawai negeri sipil.
Dalam tahap kedua, pemerintah akan membangun berbagai sarana pendukung aktivitas di ibu kota baru tersebut. Lokasinya di Kabupaten Kutai dengan luas lahan 40 ribu hektar. Lahan tersebut juga meliputi kawasan Bukit Soeharto.
