Usai Bertemu PKS, Nasdem Pastikan Tetap Berada di Koalisi Pemerintah
Sekretaris Jenderal Partai Nasdem Johnny G Plate memastikan bahwa pertemuan partainya dengan Partai Keadlilan Sejahtera (PKS) tidak serta merta memberi sinyal untuk beroposisi. Menurut Johnny, Nasdem tetap akan berada di barisan pendukung pemerintahan Joko Widodo-Ma’ruf Amin.
“Memang kaki manusia ada dua, jangan tiga, sikap politik (Nasdem) satu, yakni partai koalisi pemerintah dan berada di pemerintahan,” kata Johnny di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (31/10).
Menurut Johnny, pertemuan tersebut hanyalah dalam rangka silaturahmi. Hal itu dimaksudkan untuk menjaga stabilitas politik di Indonesia.
(Baca: Kunjungi PKS, Surya Paloh Sebut Tak Masalah Bila NasDem Jadi Oposisi)
Pasalnya, saat ini banyak tantangan global yang menerjang Indonesia, seperti pelemahan pertumbuhan ekonomi dunia dan perang dagang Tiongkok-Amerika Serikat. Tanpa adanya stabilitas politik, sulit bagi Indonesia untuk bisa menghadapi berbagai tantangan tersebut.
“Kita punya banyak tantangan, untuk itu butuh ada satu soliditas nasional, kesatuan dan persatuan dalam negeri dirajut kembali setelah Pemilu,” kata Johnny.
Dia pun mengamini pernyataan Ketua Umum Nasdem Surya Paloh mengenai pentingnya kelompok penyeimbang di luar pemerintahan. Menurut Johnny, perlu adanya pihak yang melakukan tugas check and balances terhadap kerja pemerintah.
Hal ini agar kebijakan negara bisa berjalan dengan baik. “Untuk kepentingan pemerintah, kami punya kepentingan baik,” ujarnya.
Sebelumnya, Surya Paloh diketahui mengunjungi kantor Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di Jalan TB Simatupang, Jakarta, Rabu (30/10). Dalam pertemuan dengan pimpinan elit PKS, Surya menyebut pentingnya kelompok penyeimbang yang menjalankan peran "checks and balances" sebagai pengkritik pemerintah agar demokrasi berjalan dengan baik.
Ketum Nasdem itu juga menyebut tidak mempermasalahkan jika suatu saat nanti Partai NasDem berada di luar pemerintahan. “Bukan masalah ada kemungkinan akan berhadapan dengan pemerintah atau tidak. Seluruh kemungkinan kan ada saja," kata Surya seperti dikutip Antara.
(Baca: Surya Paloh Bertemu PKS, Perlawanan dari Dominasi Megawati?)
Surya memaparkan, kelompok di luar pemerintah atau oposisi akan mendorong berjalannya pemerintahan yang sehat. Sebab, pemerintah juga membutuhkan pikiran kritis yang dilandasi oleh niat baik dan semangat membangun. "Bukan untuk saling merusak dan menjatuhkan," kata dia.
Sementara itu, Ketua Umum PKS, Sohibul Iman mengatakan, dalam sistem presidensial, rakyat memberi mandat kepada dua pihak yang berbeda. Pertama, untuk menjalankan pemerintahan lewat pilpres kepada presiden.
Kedua, lewat pileg kepada anggota DPR untuk mengontrol pemerintahan. “Jadi, sejatinya dalam sistem presidensial itu memang secara keseluruhan adalah penyeimbang pemerintah yang mengontrol jalannya pemerintahan," ujar Sohibul.
Lebih lanjut, dia juga mengatakan anggota DPR yang berkoalisi dengan pemerintahan akan bertindak berbeda dengan PKS yang tidak masuk dalam Kabinet Indonesia Maju pemerintahan Jokowi-Ma'ruf.
Namun, pada hakikatnya, semua yang di DPR sebagai penyeimbang pemerintah. "Oleh karena itu menurut saya kalau nanti Bang Surya dan pasukannya itu kritis kepada pemerintah, saya kira tetap didasari oleh kesadaran bahwa NasDem ada di dalam pemerintahan. Tentu kritiknya berbeda dengan PKS," ungkapnya.
