Faisal Basri Kritik Keras Menteri Luhut yang Ikut Urus Investasi
Ekonom Institute for Development of Economics and Finance atau INDEF Faisal Basri mengkritik pergabungan kerja Kementerian Koordinator Bidang Maritim dan Investasi yang dinakhodai Luhut Binsar Panjaitan. Faisal juga menyoroti Luhut yang seolah mengurus terlalu banyak bidang dengan penambahan kerja ini.
Menurut Faisal pemerintah dalam hal ini salah diagnosis lantaran investasi tak hanya terkait bidang dengan kemaritiman. Dosen Universitas Indonesia itu juga menganggap urusan penanaman modal lebih cocok dikoordinasikan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.
“Ini calo apa menteri, semua dia yang urus,” ujar Faisal di Jakarta, Rabu (20/11).
(Baca: Luhut Janji Tak Buat Aturan yang Mencederai Anak-Cucu via Energi Baru)
Penambahan kerja bidang investasi di Kemenko Kemaritiman dikeluarkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) melalui Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2019. Perpres itu merupakan kelanjutan dari Keputusan Presiden Nomor 113/P Tahun 2019 tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024.
Faisal merasa heran dengan adanya aturan tersebut. Apalagi dia pernah mendengar alasan Kemenko Kemaritiman mengurus investasi lantaran buruknya nilai investasi yang masuk ke Indonesia. Padahal, menurutnya realisasi penanaman modal RI jadi salah satu yang tertinggi dibandingkan negara lain.
"Hanya kalah dari Vietnam dan India masa kita menang terus," ujarnya.
Faisal juga menjelaskan peringkat Indonesia dalam capaian investasi terus meningkat setiap tahunnya. Tahun lalu ranking nilai investasi RI berada di peringkat 16 dunia, naik dari tahun 2017 di posisi 18 dunia.
"Realisasi US$ 22 milar datang, tapi industri Vietnam menang akibat perang dagang. Industri yang keluar dari Tiongkok tidak ada yang masuk Indonesia," kata dia.
(Baca: Luhut Cabut Larangan Ekspor Bijih Nikel)
Sebelummya Wakil Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta W Kamdani mengkhawatirkan kebijakan yang tidak searah jika tidak ada koordinasi Kemenko Kemaritiman dan Investasi dengan Kemenko Perekonomian.
“Kami tidak tahu bagaimana koordinasi terkait kebijakan terkait investasi, khususnya perindustrian,” kata Shinta.
