Jokowi Perintahkan Kabinetnya Cegah Gangguan di Natal dan Tahun Baru
Presiden Joko Widodo atau Jokowi meminta aparat kepolisian, Tentara Nasional Indonesia (TNI), dan Badan Intelijen Negara (BIN) untuk mencegah gangguan keamanan pada natal dan tahun baru. Pemerintah ingin menghadirkan rasa aman bagi masyarakat.
“Saya minta sinergi melakukan tindakan pencegahan, penangkalan, dari setiap potensi gangguan keamanan menjelang tahun baru ini,” kata Jokowi dalam rapat terbatas Persiapan Natal 2019 dan Tahun Baru 2020 di Kantor Presiden, Jakarta, Jumat (13/12).
Dia juga meminta seluruh pihak memperkuat nilai toleransi, kerukunan, dan persaudaraan. Dengan demikian, natal dan tahun baru dapat berlangsung dengan aman dan nyaman.
Selain itu, Jokowi berharap kelancaran transportasi dijaga untuk menciptakan keamanan, keselamatan, dan kenyamanan berkendara. Kecukupan stok Bahan Bakar Minyak (BBM) pun mesti dipastikan selama dua perayaan tersebut.
(Baca: Kemenhub Siapkan 55 Bus Mudik Gratis Sambut Libur Natal & Tahun Baru)
Di luar itu, para menteri diperintahkan untuk menjaga ketersediaan bahan pokok dan stabilitas harga pangan. “Saya ingin memastikan pasokan dan distribusi berjalan lancar,” ujar dia.
Dalam rapat terbatas tersebut di antaranya hadir Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, serta Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan.
Kemudian, ada Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo, Menteri Perdagangan Agus Suparmanto, Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G Plate, Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto, dan Menteri Sekretaris Negara Pratikno.
(Baca: Pertamina Beri Diskon Harga Avtur 20% Sepanjang Natal dan Tahun Baru)
Lalu Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, Kapolri Jenderal Idham Azis, Kepala BIN Budi Gunawan, Jaksa Agung ST Burhanuddin, dan sejumlah jajaran terkait. Selain itu, nampak Direktur Utama PT Pertamina Nicke Widyawati dan Plt Direktur Utama PT PLN Sripeni Inten Cahyani.
Menteri Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengatakan, polri siap untuk mengamankan berbagai ancaman. “Termasuk kalau ada sweeping atau aksi tolak peribadatan, konflik SARA, dan tawuran,” ujar Pramono.
Selain itu, operasi lilin akan berlangsung selama 19 Desember hingga 2 Januari 2020. Operasi tersebut akan melibatkan 161 ribu personal dari TNI, polri, Satpol PP, Dinas Perhubungan dan Dinas Kesehatan.
