Luhut Sebut Dana Softbank Bukan untuk Kantor Presiden di Ibu Kota Baru
Buat ringkasan dengan AI
Pemerintah Indonesia memutuskan membiayai klaster kantor presiden dan pemerintahan di lokasi ibu kota baru dengan menggunakan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pendiri SoftBank dan Chief Executive Officer dari SoftBank Mobile Masayoshi Son pernah menawarkan dana untuk pembiayaan klaster tersebut ke pemerintah.
"Kami tidak mau pembangunan kantor presiden dan kantor pemerintah itu dibayarin orang, kami mau menggunakan APBN," kata Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan di Jakarta, Jumat (17/1).
(Baca: Alasan Jokowi Pilih Tiga Tokoh jadi Dewan Pengarah Ibu Kota Baru)
Luhut memaparkan, awalnya Masayoshi Son pernah menanyakan kebutuhan dana untuk pembangunan ibu kota. Kemudian dia menyatakan bersedia menyediakan semua pendanaan yang dibutuhkan. "Saya bilang kebutuhannya yang dihitung itu US$ 40 miliar. Dia bilang biar dari saya itu dananya," ujar Luhut.
Luhut mengatakan pemerintah memutuskan mendanai sendiri pembangunan klaster ibu kota dan pemerintahan yang bakal menjadi simbol kebanggaan bagi Indonesia di mata internasional. "Kita harus bangga jadi orang Indonesia, bukan kita minta-minta. Untuk kantor presiden tidak ada urusan orang luar, itu APBN," kata dia.
(Baca: Jokowi Taksir Bangun Ibu Kota Baru Habiskan APBN Rp 100 Triliun)
Namun, Luhut menyampaikan bahwa Masayoshi tetap dapat berinvestasi di ibu kota baru, misalnya untuk klaster-klaster lainnya di luar kantor presiden dan pemerintahan, di antaranya klaster perguruan internasional, atau rumah sakit dengan standar internasional.
"Saya bilang untuk klaster-klaster yang lain bisa kami bahas, tapi bukan kalian yang atur. Kami yang memutuskan," kata Luhut.
Rencananya Presiden Joko Widodo akan memberikan keputusan mengenai tawaran pendanaan dari Softbank tersebut pada Februari. "Negosiasi kan butuh waktu," ujar purnawirawan TNI itu.
Luhut Indonesia menginginkan kerja sama yang saling menguntungkan. "Yang saya inginkan jangan kita didikte orang luar, semua negosiasi, saling menguntungkan," kata Luhut.
(Baca: Bos Softbank Temui Jokowi Bahas Potensi Investasi di Ibu Kota Baru)
Sebelumnya Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Suharso Monoarfa mengatakan bakal dibiayai lewat APBN, KPBU dan Swasta.
Dana yang digunakan dari APBN diperkirakan dengan porsi 19,2% atau sekitar Rp 93,5 triliun. Dana dari APBN itu bakal digunakan untuk infrastruktur pelayanan dasar, pembangunan Istana Negara dan bangunan strategis TNI/Polri.
Selanjutnya untuk pembangunan rumah dinas ASN/TNI/Polri, pengadaan lahan, ruang terbuka hijau dan pangkalan militer.
Dana pemindahan ibu kota juga bakal menggunakan KPBU sebesar Rp 265,2 triliun atau sebanyak 54,6% dari total biaya pemindahan ibu kota. Sementara Swasta mendapat porsi 26,2% atau Rp 127,3 triliun dalam pemindahan ibu kota.
