Sokong Ibu Kota Baru, PLN Siap Tambahkan 864 MW di Rencana Kelistrikan
Buat ringkasan dengan AI
Perusahaan Listrik Negara (PLN) siap merevisi Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2019-2028. Ini menyusul rencana pemindahan ibu kota ke Kalimantan Timur (Kaltim). Kebutuhan listrik di provinsi tersebut diperkirakan mencapai 1.555 mega watt (MW).
Berdasarkan RUPTL 2019-2028, tambahan kapasitas listrik di Kaltim hanya sebesar 691 MW hingga 2024. Dengan demikian, diperlukan percepatan pengembangan infrastruktur kelistrikan, dan tambahan perencanaan kapasitas sekitar 864 MW untuk memenuhi kebutuhan 1.555 MW.
Wakil Direktur Utama PLN Darmawan Prasojo mengatakan pihaknya akan berusaha menyiapkan sistem kelistrikan terbaik yang ramah lingkungan di ibu kota baru. "Kalau bisa 100% energi terbarukan, ini akan menggunakan sistem terbaik, sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo," kata dia di Kantor Kementerian BUMN, Jumat (17/1).
(Baca: 3 Tokoh Dunia Jadi Dewan Pengarah Ibu Kota Baru, Ini Imbalannya)
Ia menjelaskan, infrastruktur kelistrikan juga disiapkan untuk menyokong rencana pengembangan kendaraan listrik di ibu kota baru. Pengembangan kendaraan listrik ini diharapkan dapat membantu dalam mengurangi impor Bahan Bakar Minyak (BBM).
Kondisi saat ini, konsumsi BBM mencapai 1,5 juta barel per hari. Dalam 10 tahun ke depan, konsumsi diproyeksikan mencapai 2,5 juta barel per hari. Peningkatan konsumsi ini juga disokong oleh realisasi pembangunan jalan tol yang melebihi target. Di sisi lain, produksi minyak semakin menurun.
Pemerintah telah menetapkan lokasi ibu kota baru di Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara, Kaltim. Nantinya, ibu kota baru akan berisi beberapa klaster mulai dari pemerintahan, kesehatan, pendidikan, riset, hiburan, dan finansial.
(Baca: Jokowi: Semua ASN Pusat Pindah ke Ibu Kota Baru pada 2024)
Pemerintah menargetkan, pembangunan ibu kota baru tahap pertama -- untuk wilayah Penajam Paser Utara -- rampung pada 2024. Rencananya, wilayah tersebut bakal menjadi klaster pemerintahan.
Presiden Jokowi mengatakan, segera setelah pembangunan tahap pertama rampung, Aparatur Sipil Negara (ASN) di pemerintah pusat akan pindah ke ibu kota baru. “Pindah semuanya langsung,” kata dia di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (17/1).
