Nasib WNI Terlibat Terorisme di Luar Negeri Tunggu Keputusan Jokowi
Buat ringkasan dengan AI
Pemerintah belum memutuskan penanganan warga negara Indonesia atau WNI yang terlibat terorisme lintas batas atau foreign terrorist fighter (FTF).
Hal tersebut diungkapkan Menteri Sosial Juliari P Batubara setelah rapat koordinasi khusus (Rakorsus) tingkat menteri di Kemenkoterian Politik Hukum dan HAM, Jakarta, Selasa (21/1).
Menurut Juliari, persoalan ini bakal dilaporkan terlebih dulu kepada Presiden Joko Widodo. Nantinya, Jokowi yang akan mengambil keputusan terkait penanganan WNI tersebut.
“Kami tunggu keputusan Presiden,” kata Juliari.
(Baca: Dalam 5 Tahun, Pemerintah Tangkal 189 WNA Terkait ISIS dan Terorisme)
Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly juga enggan berkomentar. Menurutnya, informasi mengenai hal tersebut akan disampaikan oleh Menko Polhukam Mahfud MD. “Satu pintu,” kata Yasonna.
Hal senada disampaikan Direktur Perlindungan WNI dan Badan Hukum Indonesia Kementerian Luar Negeri Judha Nugraha. Menurut Judha, dirinya tak bisa menyampaikan soal penanganan WNI yang terlibat FTF.
“Kami enggak dapat kewenangan untuk berikan informasi. Ini kan tempatnya di Menkopolhukam,” kata Judha.
(Baca: Tersisa 37 Vonis, Amnesty International Dorong Hukuman Mati Dihapus)
Adapun Mahfud hingga kini belum dapat dimintai keterangan karena masih melanjutkan rapat lainnya. Sebelumnya, Mahfud mengungkapkan ada lebih dari 6 ribu WNI yang terlibat FTF. Hal ini tengah menjadi bahasan pemerintah lantaran para WNI tersebut harus tetap dipulangkan ke Indonesia.
“Itu banyak yang mesti kami pulangkan," kata Mahfud di kantornya, Jakarta, Jumat (10/1).
Menurut Mahfud, perlu ada skema khusus terkait WNI yang terlibat FTF. Dengan demikian, kepulangan mereka ke Indonesia tidak membahayakan keamanan nasional.
