Jokowi Bela Prabowo yang Kerap Pergi ke Luar Negeri
Buat ringkasan dengan AI
Presiden Joko Widodo (Jokowi) membela Menteri Pertahanan Prabowo Subianto yang kerap kali pergi ke luar negeri. Menurut Jokowi, kepergian Prabowo bukan sekadar jalan-jalan namun sebuah bentuk diplomasi pertahanan.
Hal tersebut disampaikan Jokowi saat memberi arahan pada rapat pimpinan Kementerian Pertahanan, TNI, dan Polri 2020 di Kemenhan, Jakarta, Kamis (23/1). Jokowi menganggap diplomasi pertahanan yang dilakoni mantan rivalnya saat Pilpres 2019 itu merupakan hal yang penting guna meredam ketegangan antarnegara.
“Jadi kalau ada yang mempertanyakan, itu bukan jalan-jalan tapi dalam rangka diplomasi pertahanan,” kata Jokowi.
(Baca: Survei Katadata: Prabowo Jadi Menteri Naikkan Kepercayaan Investor )
Selain itu kepergian Prabowo juga untuk melihat alat utama sistem persenjataan (alutsista) yang ingin dibeli Indonesia. "Bagus atau tidak bagus, bisa digunakan atau tidak bisa digunakan, semuanya dicek," kata Jokowi.
Makanya Jokowi menilai pihak-pihak yang mempertanyakan kunjungan Prabowo ke luar negeri belum mengerti soal diplomasi pertahanan. Apalagi, dia kerap berdiskusi dengan Prabowo soal kebijakan pertahanan yang akan diambil. “Sudah diskusi tidak hanya sekali dua kali, banyak yang tidak tahu,” kata Presiden.
Dalam kesempatan tersebut, Jokowi juga mengingatkan seluruh jajaran TNI/Polri bekerja sungguh-sungguh memperkuat dan menjaga kedaulatan negara. Terlebih, tantangan ke depan semakin berat karena semakin luasnya spektrum konflik di berbagai belahan dunia.
Spektrum tersebut mulai dari konflik internal, perang asimetris, gerilya, perang proxy, hingga perang hibrida. "Baik yang menggabungkan strategi militer dan nonmiliter, konvensional dan nonkonvensional," kata Jokowi.
(Baca: Tunggu Bertemu Prabowo, Iran Jajaki Kerja Sama Pertahanan dengan RI)
Sebelumnya Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera mempertanyakan seringnya Prabowo melancong ke luar negeri. Mardani lalu mengingatkan Ketua Umum Partai Gerindra itu bahwa Jokowi pernah meminta pejabat negara mengurangi kunjungan ke negara lain.
