SBY Disebut 'Baper', Demokrat: Kasus Jiwasraya Bisa Berdampak Sistemik
Buat ringkasan dengan AI
Ketua DPP Partai Demokrat Herman Khaeron menilai, kritikan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) terkait Asuransi Jiwasraya bukan karena terbawa perasaan (baper). Menurut dia, cuitan presiden keenam Indonesia itu justru karena peduli.
"Ini kenapa Pak SBY justru disebut ‘baper’? Padahal kalau melihat subtansi yang dituangkan dalam artikel bisa ditangkap secara positif," ujar Herman dalam acara diskusi di Jakarta, Minggu (2/2).
Ia menilai, kritikan yang disampaikan SBY bertujuan membangun bangsa dan mengingatkan pemerintah untuk tidak menyepelekan kasus Jiwasraya. Lagi pula, menurut dia, persoalan di Badan Usaha Milik Negara (BUMN) asuransi bisa berdampak sistemik.
"Jangan dianggap enteng. Nasabah hingga kini masih resah karena belum adanya kepastian," kata Herman. (Baca: Respons Saran SBY Soal Kasus Jiwasraya, Jubir Jokowi: Terima Kasih)
Karena itu, Partai Demokrat bersikukuh membentuk Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket kasus Jiwasraya. Langkah ini ditempuh karena uang nasabah yang belum dibayarkan nilainya besar.
Pada kesempatan yang sama, Direktur Eksekutif Political and Public Policy Studies Jerry Massie menilai reaksi SBY terkait kasus Jiwasraya berlebihan. "Coba tenang saja. Kalau tidak bersalah seharusnya biasa saja," kata dia.
Ia menilai, SBY terlihat tersinggung karena masa pemerintahannya diungkit dalam kasus Jiwasraya. Menurut dia, seharusnya mantan pemimpin negara tak terlalu emosional dalam menghadapi sesuatu.
Selain itu, Jerry menganggap Partai Demokrat saat ini memaksakan pembentukan Pansus. "Sudah ada tiga Panja di DPR. Buat apa Pansus lagi? Negara ini bukan hanya mengurusi Pansus dan Panja," ujar dia
Kalaupun Pansus tersebut jadi dibentuk, ia pesimistis kasus Jiwasraya cepat selesai. Sebab, menurut dia krisis ekonomi pada 2008 pun tak ditangani dengan baik oleh Pansus saat itu.
(Baca: SBY Minta Pemerintah Investigasi 7 Hal untuk Bongkar Kasus Jiwasraya)
Adapun SBY sempat mengatakan ada pihak yang menghambat DPR membentuk Pansus Hak Angket kasus Jiwasraya. Padahal Pansus bisa membantu pembuktian penyimpangan di perusahaan asuransi pelat merah itu.
Menurut dia, partai politik pendukung pemerintah lebih mendukung adanya Panja untuk mengusut kasus Jiwasraya. "Negara dan presiden harus mendukung dibentuknya Pansus dan hak angket DPR RI agar tuduhan miring yang dialamatkan dapat dibuktikan tidak benar,” kata Ketua Umum Partai Demokrat itu dalam keterangan tertulisnya, Senin lalu (27/1).
Apalagi, opini yang berkembang di masyarakat, ada tuduhan kepada pemerintah yang ingin menutupi kasus Jiwasraya. Makanya SBY merasa legislatif tak perlu dihambat jalannya untuk memeriksa siapapun terkait kasus Jiwasraya.
(Baca: SBY Kritik Pihak yang Hambat Pembentukan Pansus Jiwasraya)
