Jokowi Soroti 40,6% Luas Lahan di Indonesia Tumpang Tindih
Buat ringkasan dengan AI
Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta agar kementerian/lembaga dan pemerintah daerah berkolaborasi dalam menyelesaikan tumpang tindih lahan. Sebab berdasarkan indentifikasi dan sinkronisasi peta tematik, Jokowi menyebut ada sekitar 77,3 juta hektare lahan di Indonesia yang tumpang tindih kepemilikan.
Adapun angka itu sebesar 40,6% dari luas wilayah Indonesia. “Ini penting sekali (penyelesaian tumpang tindih lahan), baik itu di kawasan hutan maupun di luar kawasan hutan,” ujar Jokowi saat membuka rapat terbatas di Kantor Presiden, Jakarta, Kamis (6/2).
(Baca: Kementan Target Selesaikan Peta Tematik Sawit Tahun Ini)
Menurutnya, masalah ini kerap kali menimbulkan sengketa. Selain itu, persoalan tersebut juga memunculkan ketidakpastian hukum dalam berusaha.
Oleh karena itu, Kepala Negara menilai masalah lahan itu harus segera diselesaikan. Salah satu caranya, dengan menggunakan Peta Indikatif Tumpang Tindih Informasi Geospasial Tematik (PITTI).
PITTI akan memberi informasi indikatif mengenai izin penggunaan kawasan yang masih tumpang tindih. “Jika diperlukan payung hukum untuk penyelesaian tumpang tindih antara informasi ke geospasial tematik ini juga agar segera disiapkan,” kata Jokowi.
Lebih lanjut, dia pun meminta kementerian/lembaga dan pemerintah daerah memanfaatkan program geoportal satu peta sebagai acuan perencanaan pembangunan. Dengan demikian, Jokowi mengharapkan tak ada lagi perbedaan basis data dalam perencanaan pembangunan.
“Serta penyelesaian berbagai masalah yang terkait dengan spasial di negara kita,” ujarnya.
(Baca: Jokowi: Sertifikasi Tanah Seluruh RI Pakai Cara Lama Butuh 160 Tahun)
Jokowi menyebut upaya pembentukan program geoportal satu peta sudah hampir rampung. Dari 85 peta tematik dalam program tersebut, 84 peta tematik sudah berhasil dikompilasi.
Satu peta tematik sisanya, tingga; mengenai batas administrasi desa atau kelurahan. Dengan demikian, dia pun menargetkan agar satu peta tematik tersebut bisa diselesaikan pada Desember 2020.
“Setelah kompilasi peta tematik selesai, kita akan bisa lebih fokus mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah tumpang tindih antarinformasi geospasial tematik yang terjadi di berbagai daerah,” kata dia.
