BNPT Masih Identifikasi 600 WNI Bekas ISIS

Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) masih mengidentifikasi sekitar 600 orang yang diduga menjadi teroris lintas batas. Hal itu dilakukan untuk memastikan bahwa mereka benar-benar merupakan Warga Negara Indonesia (WNI).

Apalagi, informasi terkait para WNI bekas ISIS itu berasal dari komunitas intelijen internasional. Karena itu, butuh verifikasi lebih lanjut terkait status mereka.

“Ada kurang lebih 600-an orang (terduga teroris lintas batas) pengakuannya WNI. Itu pun belum diverifikasi,” kata Kepala BNPT Suhardi Alius di kantornya, Jakarta, hari ini (7/2).

Suhardi mengatakan, proses identifikasi tersebut bukan perkara mudah. Sebab informasi sekitar 600 terduga teroris lintas batas itu hanya berupa nama atau foto. Bahkan, nama yang diperoleh berupa alias, bukan nama asli.

(Baca: Jokowi Tolak Rencana Pemulangan Ratusan WNI Bekas ISIS ke Indonesia)

Karena itu, BNPT bakal melibatkan Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), dan Densus 88 Antiteror Polri dalam mengindentifikasi identitas 600 terduga teroris tersebut. Kemenkumham lewat Ditjen Imigrasi akan memantau jejak para terduga teroris ketika pergi ke area konflik.

Kemendagri akan mengecek data kependudukan mereka. Sedangkan, Densus 88 memetakan rekam jejak mereka terkait aktivitas terorisme. “Jadi ada empat instansi minimal untuk verifikasi sehingga dapat yang valid,” kata dia.

Setelah proses identifikasi selesai, pemerintah akan membahas jadi tidaknya memulangkan mereka ke Indonesia. Ada banyak pertimbangan yang akan dikaji sebelum memutuskan.

Salah satu hal yang dipertimbangkan yakni aspek hukum dan hak asasi manusia (HAM). “Dalam Undang-undang dikatakan kalau sudah berperang di negara lain itu kehilangan kewarganegaraan. Tetapi, bagaimana dengan anak dan istrinya? Itu kan yang perlu dibahas,” katanya.

(Baca: Mahfud Kaji 2 Skema Pemulangan WNI Terduga Teroris Lintas Batas)

Selain identitas dan HAM, pemerintah bakal membahas aspek deradikalisasi. Menurut Suhardi, proses deradikalisasi tidaklah mudah. Apalagi sekitar 600 orang tersebut memiliki pengalaman dan pemikiran sebagai teroris lintas batas dalam waktu lama.

“Orang menjadi radikal bisa bertahun-tahun, lintas generasi terpengaruh, dan sebagainya. Bayangkan susahnya, tingkat kesulitan mereduksi dan menghilangkan traumatis itu,” ujarnya.

Di satu sisi, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Polhukam) Mahfud MD memberi tenggat waktu pembahasan terkait pemulangan 600 terduga teroris lintas batas hingga Mei 2020. Tentunya, batasan waktu itu berlaku setelah pemerintah mengambil keputuan untuk memulangkan atau tidak.

(Baca: Mahfud Sebut WNI Terlibat Terorisme Paling Banyak di Suriah)

Draf hasil keputusan akan dibahas bersama Wakil Presiden Maruf Amin pada April 2020. Baru kemudian dibahas bersama Presiden Joko Widodo (Jokowi) guna mendapatkan masukan.

"Tapi sampai hari ini (4/2) masih dalam proses pembahasan di internal pemerintah karena negara-negara lain belum ada yang memulangkan," kata Mahfud, pada Selasa lalu (4/2).

Mahfud mengaku tak sepakat dengan opsi pemulangan sekitar 600 orang terduga teroris lintas batas. Sebab, mereka dianggap berbahaya lantaran berpotensi menyebarkan paham terorisme di Tanah Air. "Karena jelas-jelas dia pergi ke sana untuk menjadi teroris," kata Mahfud.

Hal senada disampaikan Jokowi. Menurutnya, opsi pemulangan terhadap sekitar 600 terduga teroris lintas batas tersebut tak tepat.

Meski demikian, Jokowi masih akan membahas masalah tersebut. “Saya akan bilang tidak, tapi masih akan dibahas dalam rapat terbatas dengan para menteri kabinet," kata Jokowi, beberapa waktu lalu.

(Baca: Ditolak Pulang, Sejarah Kebangkitan hingga Kehancuran ISIS)