PKS Kritik Koordinasi Pemerintahan Jokowi di Periode Dua Masih Buruk
Buat ringkasan dengan AI
Masalah koordinasi antara Kementerian/Lembaga (K/L) masih membayangi pemerintahan periode kedua Presiden Joko Widodo. Anggota Komisi X DPR Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Ledia Hanifa Amaliah menyebut kebijakan K/L hingga kini belum sinkron.
Ledia menjelaskan, kebijakan K/L seharusnya mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) yang disusun oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). Namun, beberapa kementerian sering kali tak sesuai dengan RPJMN.
"Menteri kan yang tunjuk presiden. Presiden punya Nawacita dituangkan salah satunya di RPJMN. Tapi, kebijakan sering tidak sesuai dengan dimaksudkan. Ini jadi satu PR yang besar," ujar Ledia di Jakarta pada Minggu (16/2).
(Baca: 100 Hari Pemerintahan, Kepuasan Terhadap Jokowi Tinggi, Ma’ruf Rendah)
Ia mencontohkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) yang masih merencanakan pembangunan gedung di Jakarta. Padahal, Jokowi memiliki rencana untuk memindahkan pusat pemerintahan ke Kalimantan.
"Di APBN 2020 ada usulan membangun gedung Kemendikbud untuk dibangun di Jakarta. Buat apa, kan ibu kota pindah," kata dia.
Komisi X DPR hingga kini belum juga menyetujui rencana pembangunan gedung itu lantaran berpotensi menghamburkan uang negara. Padahal, rencana itu sudah masuk dalam APBN dan akan dibahas secara trilateral.
"Makanya sampai sekarang belum disetujui," ujar dia.
(Baca: Untung Rugi Bonus Lima Kali Gaji di Omnibus Law)
Selain masalah koordinasi, menurut dia, masih terdapat sejumlah masalah lain yang perlu dibenahi Presiden Jokowi di periode keduanya. "Kebijakan ekonomi yang didorong mestinya investasi dan ekspor. Ini masih banyak impor. Ada juga potensi penurunan daya beli dengan kasus kenaikan iuran BPJS," katad dia.
Berdasarkan survei Indobarometer, 70,1% masyarakat Indonesia masih puas dengan kinerja 100 hari di periode kedua Presiden Joko Widodo. Bahkan jumlah itu meningkat dibanding 100 hari pertama Jokowi di periode pertama. Pada 100 hari pertama di periode pertamanya itu, kepuasan publik pada Jokowi hanya 57,5%.
