MRT dan LRT, Semua Proyek Pengurai Kemacetan Jabodetabek

Proyek moda raya terpadu alias MRT yang menghubungkan Jakarta dan Tangerang Selatan, Banten, terus berjalan. Rencananya rute yang akan dilintasi kereta ini adalah Lebak Bulus-Ciputat-Pamulang-Rawa Buntu.

Namun, rute itu dapat berubah seiring hasil studi kelaikan atau feasibility study. “Masih pra-studi kelaikan. Nanti akan dilihat apa yang dibutuhkan, termasuk pembebasan lahan dan kemampuan keuangan masing-masing daerah,” kata Wali Kota Tangerang Selatan Airin Rachmi Diany di Jakarta, Selasa (4/5).

Hasil pra-studi kelaikan sudah dilakukan PT MRT Jakarta dan diserahkan ke Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek. Harapannya, proyek ini bisa masuk program strategis nasional agar pembangunannya bisa dipercepat.

Airin sepakat dengan skema pembangunan yang disampaikan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, yaitu kerja sama pemerintah dengan badan usaha atau KPBU. “Karena begitu besar pembiayaan MRT ini,” ucapnya.

Budi mengajak peran swasta dalam skema KPBU. Pasalnya, kebutuhan biaya MRT tersebut  mencapai Rp 20 triliun. “Kami lagi atur rencana lebih konkret agar investor tertarik,” katanya.

(Baca: Sinar Mas Jajaki Proyek MRT Hingga Cisauk, Tangerang)

LRT Pulo Gadung-Kebayoran Lama Belum Sinkron dengan RITJ

Rencana pembangunan MRT yang menghubungkan Jakarta-Tangerang Selatan itu bersamaan pula dengan penataan sistem transportasi umum Jabodetabek lainnya. Salah satunya, jalur lintas raya terpadu atau LRT Timur-Barat dan MRT Utara-Selatan Fase 2.

“Kemenhub meminta Pemprov DKI Jakarta menyinkronkan rute LRT itu dengan MRT Utara-Selatan Fase 2 (Ancol-Bundaran Hotel Indonesia) dan perencanaan MRT Barat-Timur (Balaraja-Cikarang),” kata Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api Danto Restyawan.

Sebelumnya, Pemprov DKI berencana membangun LRT Timur-Barat, yaitu Pulo Gadung-Kebayoran Lama. Permohonan resmi penetapan rute itu belum diajukan ke Kementerian Perhubungan. Di sisi lain, rencana tersebut ternyata bersinggungan dengan MRT Fase 2 dan MRT Barat-Timur yang telah ditetapkan pemerintah.

Danto mengatakan LRT Pulo Gadung-Kebayoran Lama harus menyesuaikan rute yang lebih dulu masuk dalam Rencana Induk Transportasi Jabodetabek (RITJ). “Prinsipnya, Kementerian tidak membatalkan LRT Timur-Barat,” ucapnya.

(Baca: Proyek MRT Berlanjut, Konstruksi Fase II di Sekitar Monas Capai 6,8%)

Menteri Budi menilai inisiatif pemerintah daerah untuk mengembangkan sistem transportasinya sangat penting saat ini. Pasalnya, baru 32% masyarakat Jabodetabek yang memakai transportasi umum massal. Padahal, idealnya adalah 60% sampai 70% untuk, paling tidak, mengurai kemacetan.

Setiap pemda di Jabodetabek perlu berkoodinasi dan tidak terpusat di Jakarta. “Inisiatif dari masing-masing pemda itu penting karena tidak mungkin pemerintah pusat mendanai semuanya,” kata Budi.

Payung hukum melalui RITJ sebaiknya menjadi pedoman dalam setiap perencanaan. Dengan begitu, transportasi massal yang tanpa kendala atau seamless dapat mendorong masyarakat meninggalkan kendaraan pribadi. “Proyek LRT dan MRT, bahkan BRT (bus rapid transit) menjadi suatu keniscayaan yang harus dilakukan,” ucapnya.

(Baca: Pembangunan LRT Jabodebek Capai 68 Persen, Uji Coba Kereta Diperluas)