Thailand Ingin Konflik dengan Kamboja Tuntas Lewat Jalur Bilateral Tanpa Mediasi

Pemerintah Thailand ingin menyelesaikan konflik bersenjata dengan Kamboja melalui jalur bilateral, tanpa mediasi pihak ketiga. Pernyataan ini disampaikan dua pejabat tinggi Thailand pada Jumat (26/7), di tengah terus berlangsungnya baku tembak di perbatasan yang disengketakan kedua negara.

Ketegangan di perbatasan Thailand–Kamboja kembali memanas dalam beberapa hari terakhir. Bentrokan terbuka terjadi di beberapa titik, dan disebut sebagai yang paling parah dalam lebih dari satu dekade. Saling balas artileri juga terjadi pada Jumat.

Meski Amerika Serikat, Tiongkok, dan Malaysia telah menawarkan diri sebagai fasilitator dialog, Thailand memilih menyelesaikan persoalan secara langsung dengan Kamboja.

“Kami belum memerlukan mediasi dari negara ketiga,” kata Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Thailand, Nikorndej Balankura, dikutip dari Reuters.

Pernyataan senada disampaikan Wakil Menteri Luar Negeri Thailand, Russ Jalichandra, yang mengatakan bahwa Bangkok masih percaya pada efektivitas jalur bilateral.

“Kami menghargai tawaran negara lain dan tidak menutup kemungkinan bantuan dari pihak ketiga. Tapi saat ini, kami yakin mekanisme bilateral masih belum dimaksimalkan,” ujarnya.

Sementara itu, Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim, yang juga menjabat sebagai Ketua ASEAN, mengaku telah berbicara dengan pemimpin kedua negara dan mendorong penyelesaian damai.

Di pihak lain, Perdana Menteri Kamboja, Hun Manet, melalui unggahan di media sosial pada Jumat malam, menyebut kedua negara awalnya telah sepakat pada proposal gencatan senjata yang diajukan Anwar. Namun, menurutnya, Thailand kemudian menarik kembali kesepakatan itu.

Pemerintah Thailand belum memberikan tanggapan resmi atas pernyataan Hun Manet tersebut.

Konflik Thailand-Kamboja bermula pada Kamis pagi ketika terjadi ledakan ranjau di wilayah perbatasan yang melukai sejumlah tentara Thailand. Pemerintah Thailand menuding ranjau itu baru saja dipasang, yang kemudian dibantah Phnom Penh.

Sebagai bentuk protes, Thailand menarik pulang duta besarnya dari Phnom Penh dan mengusir duta besar Kamboja dari Bangkok. Sehari setelahnya, bentrokan bersenjata pecah di perbatasan itu.

Nikorndej menegaskan penyelesaian damai hanya mungkin terjadi jika Kamboja menghentikan segala bentuk kekerasan di wilayah perbatasan. “Kami tetap pada posisi bahwa mekanisme bilateral adalah jalan terbaik. Ini adalah konfrontasi antara dua negara,” tegasnya. “Pintu kami masih terbuka.”

Sebagai respons atas eskalasi konflik, Hun Manet telah meminta Dewan Keamanan PBB untuk segera turun tangan. Ia menyebut tindakan Thailand sebagai “agresi militer yang disengaja dan tidak diprovokasi.”

DK PBB dijadwalkan menggelar rapat tertutup pada Jumat untuk membahas situasi tersebut.

Adapun pemerintah Indonesia saat ini terus memantau secara intensif perkembangan situasi serta keselamatan Warga Negara Indonesia yang berada di kedua negara yang tengah berkonflik.

Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, menyampaikan koordinasi dengan Kementerian Luar Negeri telah dilakukan guna memastikan seluruh WNI aman dan terpantau dengan baik.

“Kami berusaha menghindari penyampaian pernyataan yang bersifat politis atau menyinggung urusan dalam negeri negara lain,” ujar Prasetyo dalam keterangannya di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (25/7).

Ia menambahkan pemerintah telah menyiapkan sejumlah skenario mitigasi, termasuk pemantauan situasi secara langsung, pembukaan akses komunikasi dengan para WNI, serta penyebaran informasi penting menyangkut keamanan mereka.

“Yang utama bagi kami adalah memastikan keselamatan warga negara kita di sana,” katanya.