Tak Lagi Jadi Menteri, Amran Tuding BPS Gunakan Data Mafia
Menteri Pertanian 2014-2019 Amran Sulaiman mengatakan data lahan sawah yang dikeluarkan Badan Pusat Statistik (BPS) tidak akurat. Ia juga menuding skema Kerangka Sampel Area (KSA) yang digunakan BPS dalam meramal luas panen merupakan data mafia.
Amran baru menyampaikan masalah tersebut usai purnatugas lantaran khawatir membuat gaduh. "Selalu ada data pertanian dan data mafia. Aku sampaikan apa adanya," kata dia saat serah terima jabatan di Kementerian Pertanian, Jakarta, Kamis (25/10)
(Baca: Purnatugas Jadi Menteri, Amran Sulaiman Balik Jadi Pengusaha)
Dia mengatakan, data yang diambil oleh BPS, Badan Informasi Geospasial (BIG) dan, Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Badan Pertanahan Nasional telah menggunakan sampel yang salah. Bahkan menurut dia, tingkat kesalahannya mencapai 92%.
Meski begitu, data yang salah tersebut tetap disahkan oleh berbagai lembaga seperti BPS, BIG, BPN, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) dan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN). “Ini harus diperbaiki,” kata Amran.
Amran mengatakan kesalahan data bisa berdampak pada penurunan anggaran subsidi pupuk. Dia menghitung 8 juta petani berpotensi tak mendapat subsidi pada tahun depan dan berimbas menurunnya produksi pertanian. Oleh karena itu, ia menyurati Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.
Amran mencontohkan, kesalahan data terjadi di Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan. Dia mengatakan seharusnya ada 9.700 hektare lahan sawah di wilayah tersebut, namun citra satelit tidak menangkap adanya lahan sawah. Ia bahkan mengklaim sudah ada 130 gubernur dan bupati yang memprotes kesalahan tersebut.
“Ini berbahaya bagi pertanian, produksi bisa turun,” ujarnya.
(Baca: Pengusaha Minta Mentan Syahrul Yasin Limpo Rem Impor Pangan)
Menteri Pertanian 2019-2024 Syahrul Yasin Limpo mengatakan akan memperbaiki data pangan dalam 100 hari kerja. Data itu akan meliputi komoditas pertanian, perkebunan, dan peternakan. Syahrul juga ingin data tersebut mudah dibaca oleh citra satelit dan proses pengambilannya dilakukan dengan melibatkan seluruh lembaga. "Jadi tidak ada lagi data Kementan" katanya.
