Upaya Kementan Kurangi Impor Pangan dengan Petakan Kebutuhan Industri

Pemerintah terus melakukan upaya untuk menekan impor pertanian demi mengurangi defisit neraca perdagangan. Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo mengatakan akan mulai memetakan industri yang masih melakukan impor komoditas pertanian.

Yasin akan mendekati dan menanyakan alasan industri tersebut masih mengimpor bahan bakunya pertanian.  "Saya akan mendeteksi industri yang bahan baku pertaniannya berasal dari impor dan mencari tahu alasan mengimpor," kata Syahrul dalam acara Indonesia Data and Economy Conference atau IDE Katadata 2020 di Grand Ballroom Kempinski, Jakarta, Kamis (30/1).

(Baca: Antisipasi Virus Corona, Pemerintah Perketat Impor Pangan)

Syahrul menargetkan, 35% komoditas pertanian yang masih diimpor dapat disubstitusi dengan produk lokal pada 2020. "Jadi kami semua menata ulang impor," ujar Syahrul.

Beberapa bahan baku impor pangan yang masih digunakan industri di antaranya nanas, jagung, pisang, dan telur. Salah satu industri yang akan diperhatikan adalah industri biskuit yang berbahan baku impor.

Syahrul menyatakan, salah satu alasan para industri memilih untuk impor dibandingkan produk dalam negeri lantaran kualitas impor dinilai lebih baik. Bila demikian, Syahrul akan meminta para perusahaan untuk mencari bibit komoditas yang diperlukan. "Kalau tidak mau, izinkan saya memaki dia," kata dia.

(Baca: Kemenkeu Beberkan Sumber Ketidakpastian Global pada 2020)

Selain itu, Syahrul juga mengupayakan perusahan asing yang memproduksi komoditas pangan dengan kualitas baik untuk berinvestasi di Indonesia. Salah satu perusahaan yang telah minat untuk menanamkan dananya di Indonesia ialah industri asal Rusia.

Namun, Syahrul tidak menjelaskan secara detail perusahaan tersebut karena dikhawatirkan dapat menurunkan biaya produksi perusahaan.

Syahrul mengatakan, ia telah mendapatkan tugas dari Presiden Joko Widodo untuk memfasilitasi perusahaan. Dengan demikian, kinerja perusahaaan makin meningkat serta dapat menciptakan lapangan kerja yang lebih besar.  "Jadi saya tidak bermaksud membuat ribet persoalan," katanya.

Sebelumnya, Kementerian Pertanian juga menjalin kerja sama dengan Kementerian Perdagangan dalam mengurangi impor pangan. Syahrul mengatakan pemerintah akan mengutamakan sumber daya yang ada di dalam negeri.

Meski begitu, impor tetap diperlukan bila stok di dalam negeri sulit untuk memenuhi kebutuhan penduduk. "Jangan selalu bicara impor. Tapi lebih banyak bicara ekspor. Kalau mau ekspor ke tempat lain, tidak haram juga," kata Syahrul.

(Lihat Video: IDE 2020: Meneropong Lanskap Ekonomi Indonesia)