Ancaman Krisis Pangan, MPR: Pemangkasan Anggaran Kementan Dikaji Ulang

Ketua MPR Bambang Soesatyo menilai fokus anggaran pemerintah dalam menghadapi pandemi corona, dengan mengurangi anggaran Kementerian Pertanian perlu ditinjau ulang. Pasalnya, dunia kini tengah menghadapi ancaman krisis pangan sebagaimana yang diperingatkan Organisasi Pangan dan Pertanian Dunia (FAO) . 

Dalam perubahan postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2020,  anggaran Kementan dikethaui dipangkas sekitar Rp3,61 triliun menjadi Rp17,44 triliun, dari sebelumnya Rp21,05 triliun. 

Dengan adanya pemangkasan ini, politisi yang kerap disapa Bamsoet ini mengatakan, Kementan berpotensi menanggung beban berat dalam menangani ketersediaan pangan di tengah pandemi corona. 

(Baca: Jokowi Ingatkan Proyeksi FAO soal Dampak Corona Memicu Krisis Pangan)

"FAO mengingatkan berbagai negara dunia bahwa pandemi corona bisa menyebabkan krisis pangan dunia, baik dalam hal ketersediaan maupun harga yang melonjak tajam,” kata dia di Jakarta, Selasa (14/4) .

Krisis pangan di tengah wabah Covid-19 ini bisa terjadi seiring terganggunya aktivitas tenaga kerja dan rantai pasokan pangan. FAO memprediksi,  jika berbagai negara tak melakukan antisipasi sejak dini, krisis pangan besar kemungkinan mulai terasa pada Mei dan Juni mendatang.

Lebih buruk lagi, tak menutup kemungkinan akan berlanjut hingga dua tahun ke depan ketika situasi dunia kembali normal.

Oleh karena itu, selain mengantisipasi penyebaran COVID-19, pemerintah juga perlu mendukung penguatan peran Kementerian Pertanian sebagai lembaga negara yang berada di garis depan menjaga rantai pasokan pangan nasional.

"Jangan sampai ketika berhasil keluar dari krisis kesehatan pandemi COVID-19, Indonesia justru malah memasuki krisis baru berupa krisis pangan," katanya.

Berkaca dari upaya sejumlah negara tetangga, Vietnam dan Thailand sebagai dua negara pemasok komoditas beras di Asia Tenggara, sudah mulai menangguhkan ekspornya.

(Baca: Pasokan Pangan Dunia Terguncang Covid-19, Bagaimana di Indonesia?)

Begitupun Rusia yang menahan ekspor gandum. Mereka sudah mempersiapkan diri menghadapi kemungkinan terjadinya krisis pangan.

"Tak menutup negara lain yang selama ini memiliki keunggulan di komoditas pangan akan turut melakukan hal serupa," ujar Bamsoet.

Oleh sebab itu, dia meminta sektor pangan bisa diperkuat dengan mendorong para petani dan industri pangan menjadi lebih bergeliat.

Pandemi corona diharapkan menjadi pelajaran bagi Indonesia, yang mana waktunya Indonesia berdaulat di bidang pangan. Bukan dengan mengandalkan impor dalam mencukupi kebutuhan pangan nasional.

Menurutnya, terlalu beresiko bagi negara dengan penduduk sekitar 267 juta jiwa jika hanya mengandalkan impor untuk mencukupi kebutuhan pangan nasional.

"Kejadian pandemi COVID-19 menjadi tantangan Kementerian Pertanian untuk menata kembali target kinerjanya mewujudkan kedaulatan pangan," kata dia. 

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) juga telah memperingatkan dan meminta para menteri menjaga ketersediaan bahan pokok di dalam negeri di tengah penyebaran wabah virus corona.

Jokowi mewaspadai peringatan  FAO yang menyebutkan pandemi corona berpotensi menyebabkan krisis pangan dunia.

"Peringatan dari FAO agar betul-betul kita perhatikan, pandemi Covid-19 ini bisa berdampak pada kelangkaan pangan dunia atau krisis pangan dunia," kata Jokowi saat membuka rapat terbatas melalui video conference dari Istana Merdeka, Jakarta, Senin (13/4).

Oleh sebab itu, presiden meminta Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengingatkan para kepala daerah untuk menjaga ketersediaan bahan pokok. Jokowi tak ingin terjadi kelangkaan sehingga membuat harga pangan melonjak.

Selain itu, mereka harus membuat perkiraan atas ketersediaan bahan pokok ke depannya. Yang mana perkiraan tersebut tak hanya melihat dari produksi pangan saat ini saja.

"Mungkin panen yang ini baik, tapi panen pada penanaman bulan Agustus dan September nanti harus dilihat secara detail, sehingga tidak mengganggu produksi rantai pasok maupun distribusi dari bahan pangan yang ada," kata Jokowi.