Pemerintah akan Tekan Subsidi Kereta Api, Minta Operator Genjot Bisnis Sampingan


Kementerian Perhubungan atau Kemenhub mendorong seluruh operator kereta api untuk meningkatkan pendapatan aktivitas sampingan. Langkah tersebut dinilai penting untuk menekan subsidi tiket yang dikeluarkan pemerintah setiap tahun.
Direktur Jenderal Integrasi Transportasi dan Multimoda, Risal Wasal mencontohkan pendapatan MRT Jakarta dari bisnis sampingannya yang mencapai Rp 800 miliar pada tahun lalu. Dengan demikian, MRT Jakarta berhasil mendanai biaya operasional mereka secara mandiri mulai tahun lalu.
"Subsidi tarif MRT Jakarta dulu senilai Rp 25.000 per orang sekarang turun menjadi antara Rp 3.400 sampai Rp 6.000 per orang. Subsidi yang diberikan ke MRT Jakarta kini hampir sama dengan kereta commuter Jabodetabek," kata Risal di kantornya, Kamis (31/7).
Seperti diketahui, anggaran subsidi pemerintah untuk menekan tiket semua jenis kereta api mencapai Rp 2,85 triliun pada tahun ini. Angka tersebut naik sekitar 10% dari anggaran subsidi 2024 senilai Rp 2,58 triliun.
Selain pendapatan sampingan, Risal mengatakan integrasi moda dapat menekan subsidi pemerintah. Karena itu, Risal menghitung subsidi pemerintah terhadap LRT Jakarta dapat ditekan setelah terhubung dengan LRT Jabodebek pada 2027-2028.
Saat ini, total panjang LRT Jakarta hanya 5,8 kilometer yang melalui enam stasiun dan menghubungkan kawasan Pegangsaan Dua dan Velodrome. Total subsidi yang dikeluarkan untuk moda transportasi tersebut mencapai Rp 210.000 per orang.
"Nanti kalau LRT Jakarta terhubung sampai Stasiun Dukuh Atas LRT Jabodebek, bicara lain lagi nilai subsidinya. Sebab, jumlah penumpang LRT Jakarta akan bertambah banyak," ujarnya.
Sebelumnya, Corporate Secretary Division Head MRT Jakarta, Ahmad Pratomo mengatakan hak penamaan stasiun atau naming rights berkontribusi sekitar 50% dari total pendapatan nontiket perusahaan pada 2024.pendapatan perusahaan berasal dari tiga sumber utama, yaitu pendapatan tiket (fare box), subsidi, dan pendapatan nontiket (non fare box).
"Naming rights merupakan salah satu komponen dalam pendapatan non fare box, dengan kontribusi sekitar 50% sepanjang tahun 2024," kata Ahmad.
Meski demikian, Ahmad tidak merinci besaran nominal pendapatan yang diperoleh PT MRT Jakarta dari hak penamaan stasiun. Namun, berdasarkan informasi dari laman resmi perusahaan, terdapat delapan stasiun yang telah memiliki nama hasil kesepakatan dengan pihak swasta.
Stasiun-stasiun tersebut adalah Stasiun Lebak Bulus Grab, Fatmawati Indomaret, Blok M BCA, Senayan Mastercard, Istora Mandiri, Setiabudi Astra, Dukuh Atas BNI, dan Bundaran HI Bank DKI. Terbaru, jaringan kopi lokal TUKU membeli hak penamaan untuk Stasiun Cipete Raya.