Anggota DPR Soroti Pembelian 50 Boeing: Sedang Tak Laku tapi Malah Diborong RI

Anggota Komisi VI DPR, Rieke Diah Pitaloka, menyoroti kesepakatan dagang antara Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang pada akhirnya membuat Indonesia setuju membeli 50 unit pesawat Boeing. Rieke mempertanyakan rencana pembelian pesawat Boeing yang saat ini kerap dilanda masalah sehingga dinilai tidak laku.

Rieke mencontohkan sejumlah pesawat Boeing yang bermasalah seperti 787 dreamliner dan 737 Max yang pada akhirnya tidak digunakan oleh Garuda Indonesia. 

"Sementara orang lain menolak Boeing, tapi Amerika pasti memaksakan karena Boeing itu adalah salah satu simbol ekonomi Amerika. Ketika enggak laku, ini juga masalah simbol ekonominya,"kata Rieke saat Rapat Kerja dengan Menteri BUMN dan Kepala Pengelola Danantara, dikutip dari Youtube Komisi VI DPR, Jumat (25/7).

Selain itu, dia mengatakan, pemerintah juga perlu memperhatikan kesiapan Garuda dalam membeli Boeing.

"Padahal kita tahu kemarin dalam diskusi kita bahwa pembelian Boeing  oleh BUMN yang bernama Garuda itu menyebabkan ada masalah keuangan yang sampai sekarang dampaknya," ujarnya.

Dinilai Jadul

Sementara itu, Ekonom Universitas Paramadina Wijayanto Samirin memandang jika jenis pesawat yang dibeli adalah jenis Boeing 777 maka pemerintah perlu melakukan peninjauan ulang mengenai kebutuhan Garuda Indonesia. Menurut dia, pesawat tersebut tidak sesuai dengan kebutuhan maskapai pelat merah Tanah Air itu dan sudah ketinggalan zaman atau jadul. 

“Boeing 777 termasuk ketinggalan zaman. Jauh dibanding adiknya 787,” kata Wijayanto ketika dihubungi Katadata.co.id pada Kamis (17/7).

Menurut Wijayanto, pesawat Boeing dengan jenis 737 atau 787 lebih sesuai dengan kebutuhan Garuda untuk ekspansi sesuai target dan kondisi geografis. Di samping itu, dia mengatakan Garuda Indonesia perlu dilibatkan dalam negosiasi mengenai jenis pesawat yang akan dibeli dari Boeing Amerika Serikat.

 “Jika salah strategi, keuangan mereka yang sudah merah akan semakin parah,” ujar Wijayanto. 

Ia menyatakan pemerintah perlu berhati-hati dalam menyepakati detail komitmen, apalagi yang legal binding. Wijayanto menyebut, jangan sampai pemerintah mengeluarkan banyak dana untuk sesuatu yang tidak benar-benar diperlukan.

"Jenis 737 saya rasa lebih pas untuk Garuda yang fokus pada penerbangan domestik dan regional,” ujarnya lagi.