James Riady Bantah Meikarta Proyek Mangkrak, Sebut Ditinggalkan Kontraktor Cina

CEO Lippo Group James Riady membantah Meikarta merupakan proyek mangkrak. Pengusaha Lippo Group itu menyinggung keterlibatan kontraktor Cina yang mangkir di awal proyek.

"Lippo masuk untuk menyelesaikan ini," katanya saat mendampingi Menteri PKP, Maruarar Sirait, meninjau proyek Meikarta di Kabupaten Bekasi, Selasa (22/7).

James mengatakan, Meikarta merupakan salah satu bagian kecil dari proyek tersebut. Dia kembali menegaskan bahwa Meikarta tidaklah mangkrak, namun ditinggalkan oleh investor asing yang dulu memulai proyek tersebut.

"Apa yang terjadi bagian dari proyek ini, sesungguhnya jujurnya, dimulai dikelola dan dikerjakan oleh pihak luar negeri," ujarnya.

James menyatakan komitmennya untuk menyelesaikan seluruh permasalahan yang ada dan menuntaskan penyerahan 19.000 unit yang telah terjual pada tahun depan. 

"Bisa dilihat ini bukan proyek yang mangkrak. Ini adalah proyek yang besar, meiputi total 5 ribu hektare," kata James.

Pada saat yang sama, James mengakui penyelesaian proyek Meikarta mundur hingga 3 tahun. Namun Meikarta telah membuat kesepakatan dengan 20.000 konsumen yang telah membeli unit dalam proyek tersebut agar tidak ada yang dirugikan.

Karena itu, James menegarkan unit apartemen yang telah dibeli konsumen Meikarta bukan uang hilang. Namun proses penggantian uang  memerlukan waktu sekitar 2 bulan untuk menyelesaikan skema titip-jual.

"Kami komitmen untuk bertanggung jawab dan unitnya pasti tidak hilang. Kan sudah difasilitasi secara terbuka dan diketahui publik dan selama belum diselesaikan dan terjual kami tidak bikin apartemen yang baru tapi fokus," katanya.

Menteri PKP Desak Tuntaskan Masalah Konsumen Meikarta

Sementara itu, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) menegaskan permasalahan Meikarta harus segera diselesaikan. Pemerintah sesuai instruksi Presiden Prabowo Subianto akan hadir dan bertindak adil untuk rakyatnya baik dari sisi konsumen sebagai rakyat dan pengusaha juga sebagai rakyat.

"Bagaimana hal ini bisa diselesaikan dengan baik secara kekeluargaan dan musyawarah untuk mufakat," kata Ara di Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat pada Selasa.

Dia mengatakan, Kementerian PKP dalam posisi sebagai fasilitator dan tidak memihak siapapun. Selain itu, Kementerian PKP juga terus menindaklanjuti pengaduan masyarakat melalui kanal BENAR - PKP dalam hal permasalahan Apartemen Meikarta yang telah berlangsung selama beberapa tahun.

Ara juga menyadari bahwa masih memerlukan waktu dan proses panjang dalam penanganannya dan meminta maaf apabila belum memuaskan semua pihak.

"Kalau ini belum memuaskan saya minta maaf. Ini yang bisa saya lakukan sebagai Menteri namun progresnya jelas dan saya berusaha yang terbaik lewat kerja keras dan cari titik temu dimana konsumen mulai pelan-pelan dibayarkan," katanya.

Kementerian PKP, lanjutnya, juga telah menugaskan Dirjen Kawasan Permukiman Fitrah Nur bersama timnya untuk melakukan koordinasi dengan pihak Lippo Group guna membahas mekanisme penyelesaian dan meminta konsumen untuk menyerahkan kelengkapan data yang dibutuhkan.

"Terimakasih banyak untuk kerja kerasnya Dirjen Kawasan Permukiman Fitrah Nur dan tim Benar-PKP, Ketua BPKN Mufti Mubarok, sebagaimana arahan Presiden Prabowo untuk melindungi hak-hak konsumen, saya menempuh jalur musyawarah untuk mufakat berkoordinasi memfasilitasi progres penyelesaian antara konsumen dan pihak dari Meikarta," kata Ara.