Pemerintah Jaga Harga Beras Sesuai HET, Antisipasi Lonjakan Harga Gabah

Pemerintah berkomitmen menjaga harga beras di tingkat konsumen agar sesuai dengan harga eceran tertinggi (HET) sepanjang semester II 2025. Langkah ini diambil seiring tren kenaikan harga gabah di tingkat petani akibat penurunan produksi pada Juli–Desember 2025.

Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi menyebut rata-rata harga gabah pekan lalu sudah menyentuh Rp 7.000 per kilogram, di atas harga pokok produksi yang ditetapkan pemerintah sebesar Rp 6.500 per kg.

“Sekarang ada daerah yang harga gabahnya sudah Rp 7.600 per kg. Kalau nanti harga gabah mencapai Rp 8.000, maka harga beras di konsumen pasti ikut naik,” kata Arief kepada Katadata.co.id, Jumat (18/7).

Arief memperkirakan harga gabah akan terus naik selama enam bulan ke depan, didorong oleh pola tanam yang masih bergantung pada musim hujan. Karena itu, strategi stabilisasi harga beras akan bergeser dari mengangkat harga gabah menjadi menekan harga beras di pasar.

“Kami tekankan harga jual beras harus sesuai HET. Kalau tidak ada HET, langit akan jadi batas harga para pedagang,” ujarnya.

Penurunan produksi beras di paruh kedua ini juga menjadi dasar pemerintah kembali menyalurkan bantuan pangan sebanyak 326.000 ton kepada 18,3 juta keluarga penerima manfaat.

Gelontorkan Beras SPHP

Sebagai upaya intervensi harga, pemerintah akan menggelontorkan 1,3 juta ton beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP). Beras SPHP yang disubsidi pemerintah saat ini dijual Rp 12.566 per kg, lebih murah dari beras medium Rp 14.379 per kg dan beras premium Rp 16.137 per kg.

HET beras medium ditetapkan Rp 12.900 per kg, sedangkan beras premium Rp 14.900 per kg. Arief menegaskan pemerintah akan terus menekan harga di pasar agar sesuai HET melalui pelepasan Cadangan Beras Pemerintah (CBP).

“CBP berfungsi seperti cut and fill di konstruksi. Kelebihan produksi pada awal tahun diserap, lalu disalurkan saat produksi menurun hingga Februari 2026 agar harga beras di pasar tetap stabil,” ujar Arief.

Sebelumnya, Arief menilai saat ini belum tepat untuk menaikkan HET. Menurutnya, penggilingan padi perlu mengubah pola bisnisnya agar tetap untung dengan harga gabah di atas Rp 6.500 per kg dan harga beras yang sesuai HET.

“Kalau HET diubah sekarang, saya rasa belum tepat. Yang harus diubah itu cara pembelian perusahaan penggilingan gabah,” kata Arief.

Bulog saat ini mengelola stok CBP sebesar 4,2 juta ton. Namun stok ini diproyeksikan turun menjadi 3,1 juta ton hingga akhir tahun akibat penyaluran bantuan pangan 326.000 ton dan beras SPHP 1,3 juta ton.

Dengan begitu, penggilingan padi akan bersaing dengan Bulog dalam menyerap gabah dari petani. Pemerintah pun akan tetap melakukan penyerapan gabah hingga akhir tahun demi mencapai target stok CBP 3 juta ton pada awal 2026.