Bendung Impor AS, Pemerintah Dorong UMKM Perkuat Pasar Domestik dan Genjot NIB

Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman menegaskan pentingnya memperkuat akses UMKM ke pasar domestik guna membendung arus produk impor. Hal ini ia sampaikan saat menanggapi dampak penundaan bea masuk produk asal Amerika Serikat (AS) terhadap pasar dalam negeri.

Menurut Maman, pemerintah saat ini tidak hanya fokus membuka akses pasar ekspor bagi pelaku UMKM. "Jangan sampai UMKM hanya mendorong ekspor tapi justru melupakan pasar domestik. Kalau demikian, produk impor bisa leluasa masuk ke pasar UMKM nasional," ujar Maman di Jakarta, Jumat (18/7).

Selain memperluas akses pasar, membendung arus impor juga bisa dilakukan dengan memperkuat kapasitas pelaku UMKM. Salah satu strateginya adalah meningkatkan jumlah UMKM yang memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB).

Pemerintah mencatat, jumlah pelaku UMKM di Indonesia mencapai 66 juta unit pada tahun lalu. Namun, hingga bulan lalu, baru 12,98 juta unit UMKM yang memiliki NIB.

Penerbitan NIB Melonjak Hampir 100%

Sebagai informasi, pemerintah menargetkan 15,5 juta UMKM memiliki NIB hingga 2029. Target itu masih di bawah 25% dari total UMKM yang ada.

Maman mengungkapkan, penerbitan NIB untuk UMKM melonjak hampir 100% secara kuartalan pada April–Juni 2025, menjadi 1,44 juta unit. Dari jumlah itu, 1,39 juta atau sekitar 96% adalah usaha mikro.

Menurut Maman, kepemilikan NIB membuka akses permodalan dari perbankan, fintech, hingga modal ventura. Peningkatan akses modal ini akan mendongkrak daya saing produk UMKM di pasar domestik dan internasional.

Maman juga memaparkan, realisasi Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada Januari–Juni 2025 baru mencapai Rp 132,7 triliun. Angka ini setara 44,2% dari pagu KUR 2025 sebesar Rp 300 triliun.

Dengan demikian, penyaluran KUR di semester I 2025 belum mencapai target Rp 140 triliun. Maman mengakui, pemerintah saat ini lebih fokus pada peningkatan kualitas distribusi KUR.

Hingga Juni 2025, KUR yang disalurkan ke sektor produktif mencapai Rp 79,6 triliun, atau sekitar 60% dari total KUR yang tersalurkan. Beberapa sektor produktif yang dimaksud antara lain pertanian, perkebunan, peternakan, dan industri pangan olahan.