Pemerintah Tidak Prioritaskan Pembangunan Rusun pada 2026, Fokus Renovasi Rumah

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Maruarar Sirait, mengaku pembangunan rumah susun tidak menjadi fokus pemerintah pada tahun depan. Menurutnya, pengurangan volume rumah tidak layak huni atau RTLH menjadi penting mengingat jumlahnya yang lebih dari 26 juta unit.

Badan Pusat Statistik mendata rumah layak huni pada tahun lalu hanya 65% dari total keluarga di dalam negeri. Karena itu, Maruarar meningkatkan kuota program renovasi rumah sepanjang 2025 dari 38.504 unit pada tahun ini menjadi 2 juta unit.

"Bagi saya, prioritas di bidang perumahan ada dua, yakni 2 juta renovasi rumah dan 500.000 rumah bersubsidi. Kami harus buat skala prioritas karena APBN tidak mungkin menyerap semua aspirasi masyarakat," kata Maruarar di Gedung DPR, Kamis (10/7).

Maruarar berencana mengalokasikan lebih dari 90% atau Rp 45,55 triliun untuk merenovasi 2 juta unit rumah tahun depan. Langkah tersebut akan dilakukan melalui program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya atau BSPS.

Di samping itu, Maruarar berencana meningkatkan kuota rumah bersubsidi menjadi 500.000 unit pada tahun depan. Dengan kata lain, kuota program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan atau FLPP diusulkan naik hampir 43% dari kuota tahun ini sejumlah 350.000 unit.

"Kalau usulan ini dipenuhi, target 2,5 juta rumah menjadi modal dasar. Sisa pemenuhan target 3 juta rumah akan datang dari CSR, pengembang swasta, dan pembangunan pribadi," kata Maruarar di Gedung DPR, Kamis (10/7).

Maruarar memaparkan wilayah pemberlakuan renovasi terbanyak akan ada di wilayah pesisir atau hingga 670.000 unit. Sementara itu, renovasi di pedesaan dan perkotaan akan dilakukan masing-masing sejumlah 665.000 unit.

Selain itu, Maruarar telah mengalokasikan anggaran untuk melanjutkan konstruksi rusun di Ibu Kota Nusantara dan Daerah Otonomi Baru Papua di kawasan Papua dengan total 3.047 unit. Maruarar pun telah mengalokasikan dana pembangunan rusun baru senilai 1,67 triliun pada tahun depan.

Di bidang permukiman, Maruarar mengalokasikan anggaran senilai Rp 950 miliar. Sebanyak Rp 660 miliar akan digunakan untuk penanganan permukiman kumuh dengan total luas setidaknya 225 hektare dan pemasangan 30.000 fasilita sanitasi.

Terakhir, Maruarar mengatakan Presiden Prabowo Subianto telah menyetujui penyaluran Kredit Usaha Rakyat atau KUR ke bidang perumahan senilai Rp 130 triliun. Menurutnya, langkah tersebut akan menggenjot pemilikan rumah pada tahun depan.

"Hari ini kami siapkan peraturan kementerian dengan melakukan rapat bersama Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Keuangan, bank, dan ekosistem perumahan. Ini bukti keberpihakan pemerintah di sektor perumahan," katanya.