Buntut Kerusuhan Job Fair Bekasi, Pemerintah Diminta Benahi Bursa Kerja

Acara job fair yang diselenggarakan Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Bekasi pada Selasa (27/5) diwarnai kericuhan. Beredar video situasi job fair yang digelar di salah satu universitas di Cikarang itu yang memperlihatkan kericuhan dan membludaknya peserta.

Ekonom sekaligus Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies, Bhima Yudhistira menilai mekanisme job fair saat ini sudah tidak sesuai. “Jadi job fair tidak harus selalu berbentuk fisik orang melamar kerja, berduyun-duyun begitu. Itu kuno sekali,” kata Bhima dalam diskusi Celios, Rabu (8/5).

Bhima mengatakan job fair bisa dilakukan tanpa harus berkumpul di satu tempat. Ia mengatakan, pemerintah bisa lebih aktif dengan membuat pendataan yang valid dan akurat dari mahasiswa yang lulus kuliah dan belum mendapatkan pekerjaan.

Pemerintah juga bisa melihat dari data korban korban pemutusan hubungan kerja atau PHK. Sebab, masyarakat yang terdampak PHK akan mengajukan klaim kepada BPJS Ketenagakerjaan sehingga bisa menjadi basis data pemerintah daerah dan pusat.

“Sehingga pendataan tadi bisa dicocokan. Industri itu di kawasan Bekasi, kawasan sekitarnya di Cikarang, dan lain-lain itu sedang butuh apa dan itu yang disiapkan,” ujar Bhima.

Bhima mencontohkan, Cina juga memiliki penduduk yang banyak dan memiliki masalah pengangguran. Namun dengan perkembangan teknologi, warga di Cina tidak perlu berdesak-desakan mencari kerja.

“Karena sekarang lowongan kerja juga bisa dilakukan melalui aplikasi-aplikasi online, website-website online. Bahkan ada yang membuka lapangan kerja lewat sosial media,” kata Bhima.

Tidak Ada Lapangan Kerja

Bhima menyoroti masalah yang paling buruk dari dunia kerja di Indonesia saat ini bukan hanya mekanisme job fair. Permasalahan yang mendasar yaitu ketersediaan lapangan kerja.

“Lapangan kerjanya tidak ada. Tapi jumlah fresh graduate, jumlah orang yang menganggur banyak. Jadi kegagalan pemerintah untuk menciptakan lapangan pekerjaan,” kata Bhima.

Hal ini diperparah dengan buruknya mekanisme job fair yang membuktikan pemerintah tidak pernah serius mempersiapkan cara untuk memberikan fasilitas para pencari kerja. Paling tidak agar masyarakat bisa dengan nyaman dan bisa mendapatkan pekerjaan.

Menaker Janji Perbaiki Job Fair

Sedangkan Menteri Ketenagakerjaan Yassierli berjanji akan mengevaluasi pelaksanaan job fair. Ia akan memetakan risiko yang tepat terkait penyelenggara bisa kerja. 

 "Kami akan perbaiki," kata Yassierli di Kantor Kementerian Ketenagakerjaan, Jakarta, Rabu (28/5) dikutip dari Antara.

 Dia mengakui ada pekerjaan rumah bagi semua pemangku kepentingan untuk membuat job fair lebih tertata. Ia tetap mengapresiasi pelaksanaan bursa kerja sebagai upaya menekan angka pengangguran.

"Kami harus apresiasi semangat menjalankan job fair di berbagai provinsi," katanya.