Buruh Tuding Kemenaker Manipulasi Data PHK

Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia menuduh Kementerian Ketenagakerjaan memanipulasi data pemutusan hubungan kerja pada Januari-April 2025. Sebab, para buruh menemukan total PHK pada periode yang sama mendekati 55 ribu orang.

KSPI mendata PHK pada periode tersebut diambil oleh 81 perusahaan yang tersebar di Pulau Jawa dan Pulau Sumatra. Pemecatan dengan jumlah terbesar dilakukan oleh PT Sri Rejeki Isman Tbk alias Sritex sebanyak 10.665 orang dan diikuti oleh PT Karya Mitra Budi Sentosa kepada 10 ribu orang.

"Data Kemenaker jelas manipulatif yang seolah ingin memoles citra di hadapan presiden. Ini bukan sekadar salah data, tapi berpotensi terjadi kebohongan publik," kata Presiden KSPI Said Iqbal dalam keterangan resmi, Senin (26/5).

Data Kementerian Ketenagakerjaan hingga 23 April 2025 menunjukkan jumlah PHK mencapai 24.036 orang. Tindakan terbanyak terjadi di Jawa Tengah hingga 10.692 orang, diikuti oleh DKI Jakarta sejumlah 4.649 orang, dan Riau sekitar 3.546 orang.

Data yang dikemukakan KSPI tidak menyebutkan semua nama dan lokasi perusahaan secara rinci. Namun kejadian PHK terbanyak terjadi di Jawa Tengah hingga 15.366 orang, diikuti oleh Jawa Timur sejumlah 14.805 orang, dan Jawa Barat sekitar 8.019 orang.

Said mengatakan pembentukan Satuan Tugas Nasional PHK menjadi penting agar ada satu sumber data pemecatan pekerja. Selain itu, Satgas PHK dibutuhkan agar pemangku kepentingan dapat melakukan pemetaan dan memperjelas alasan perusahaan melakukan hal tersebut.

"Terakhir, Satgas PHK ini penting untuk merumuskan solusi penyelamatan nasib buruh yang terkena pemecatan beserta keluarganya," katanya.

KPSI  berencana menggelar demonstrasi serentak pada 10  Juni 2025 yang melibatkan puluhan ribu buruh di 300 kabupaten/kota. Khusus Jakarta, Said akan memusatkan unjuk rasa di depan Gedung DPR dan Istana Negara.

"Kami akan menuntut keadilan bagi buruh dan pembenahan total sistem ketenagakerjaan nasional," ujarnya.

Kenaikan Klaim Jaminan Kehilangan Pekerjaan

Dewan Jaminan Sosial Nasional sebelumnya mendata jumlah klaim jaminan kehilangan pekerjaan mencapai 52.8850 kasus pada Januari-April 2025. Capaian empat bulan pertama 2025 tersebut setara dengan 91,18% dari total klaim sepanjang tahun lalu sejumlah 57.860 kasus. Selain itu, klaim JKP Januari-April 2024 tercatat lebih tinggi dari korban PHK pada periode yang sama, yakni 24.046 orang.

Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli mengatakan data klaim jaminan kehilangan pekerjaan tidak menggambarkan kondisi PHK nasional. Data PHK terbaru yang valid berada di kantornya karena langsung berasal dari dinas ketenagakerjaan di setiap pemerintah daerah.

Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kemenaker Indah Anggoro Putri mengatakan data PHK yang dihimpun kantornya merupakan langkah PHK resmi yang sudah disetujui oleh tenaga kerja dan pemberi kerja.

"Angka PHK hingga Mei 2025 sedikit lebih tinggi secara tahunan. Saya tidak bawa data pasti saat ini, tapi tidak sampai 5.000 orang perbedaannya," kata Indah pada 20 Mei 2025.