Menaker Respons Prediksi 280 Ribu Buruh Bakal Terkena PHK Tahun Ini

Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli, optimistis dapat menekan tingkat pengangguran pada tahun ini. Hal tersebut disampaikan menanggapi proyeksi tindakan Pemutusan Hubungan Kerja kepada 280.000 buruh oleh Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan.

Badan Pusat Statistik mendata rasio pengangguran terbuka pada Maret 2025 mencapai 4,76% atau sebanyak 7,28 juta orang. Angka tersebut naik 1,1% atau sekitar 80.000 orang dibandingkan capaian Februari 2024.

Pemerintah menargetkan rasio pengangguran terbuka pada tahun ini dapat ditekan hingga menjadi 4,5%. Yassierli memberikan sinyal angka tersebut dapat diraih dengan beberapa program pada pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

"Penciptaan lapangan kerja itu sudah menjadi perhatian pemerintah. Jadi ada program Makan Bergizi Gratis, swasembada pangan, dan hilirisasi. Program itu semua berdampak pada penyerapan tenaga kerja," kata Yassierli di kantornya, Kamis (22/5).

Selain itu, Yassierli mengatakan pihaknya akan rutin menggelar job fair atau pameran kerja di berbagai wilayah. Menurutnya, job fair yang diadakan pada hari ini, Kamis (22/5), hingga besok, Jumat (23/5), menawarkan 53.000 lapangan kerja di area Jabodetabek .

Dia menilai ketidakpastian global berdampak pada penyusutan pembukaan lapangan kerja. Oleh karena itu, Yassierli berniat mengadakan job fair serupa dengan Dinas Ketenagakerjaan di berbagai daerah.

Di sisi lain, Yassierli mengingatkan bahwa pihak swasta juga meningkatkan serapan tenaga kerja. Yassierli mencontohkan beberapa perusahaan yang tetap membuka lapangan kerja saat ini, seperti Adidas, Dikin, dan Yuhong.

"Ada sekian banyak perusahaan yang merekrut tenaga kerja di job fair hari ini yang jumlah lapangan kerjanya mencapai ribuan," katanya.

Ketua Bidang Ketenagakerjaan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Bob Azam berpendapat penciptaan lapangan pekerjaan bagi masyarakat yang terkena pemutusan hubungan kerja jauh lebih penting, dibandingkan dengan angka PHK pada 2025.

Gelombang PHK , ia menyebut, tidak hanya terjadi di Indonesia. Salah satu bank besar di Singapura juga berencana untuk mengurangi 4 ribu tenaga kerja dalam beberapa waktu ke depan. Menurut dia, saat ini konsentrasi terlalu banyak di angka pemecatan, tapi lupa bagaimana menciptakan lapangan kerja.

"Persoalannya bagaimana yang PHK bisa dapat kerja lagi. Itu sebenarnya yang harus disiapkan. Itu yang jauh lebih penting," ujar Bob di Jakarta, dikutip dari Antara, Selasa (6/5).

Menurut dia, pemutusan hubungan kerja adalah persoalan yang kompleks dan tidak bisa dilihat dari satu sisi saja. Masalah perekonomian yang menjadi salah satu penyumbang PHK, sudah terjadi sejak 2019 atau sebelum Covid-19.

"Bukan baru lagi, dan juga implikasi ada perang dagang dan juga perang Ukraina dan Rusia. Jadi banyak faktor, tidak hanya terjadi di Indonesia, di negara lain juga sama," katanya.